Bogor Cetak Sejarah: Bupati Rudy Susmanto Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Terbesar di Indonesia

Bogor Cetak Sejarah: Bupati Rudy Susmanto Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Terbesar di Indonesia

Dinamika News    November 14, 2025   

CIBINONG, dinamiknews.id — Kabupaten Bogor kembali mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pada acara yang digelar di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (14/11). Jumlah tersebut menjadi yang terbesar se-Indonesia pada tingkat kabupaten/kota.

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, hingga camat se-Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Bupati Rudy Susmanto mengucapkan syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan hingga pelantikan ribuan PPPK paruh waktu tersebut.

"Sebanyak 9.687 pegawai telah resmi dilantik, dan ini merupakan pelantikan pegawai paruh waktu terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia," ujar Rudy.

Rudy juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang dilantik, menyebut bahwa kontribusi mereka selama ini merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Bogor.

"Kami tidak akan pernah melupakan siapa yang berjuang membangun Kabupaten Bogor. Setiap tetes keringat adalah perjuangan kita bersama," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan pegawai lain yang masih menunggu penetapan status.

Ia memastikan proses pengangkatan akan terus berlanjut.

"Kami berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan para pegawai yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah," katanya.

Rudy menjelaskan bahwa pelantikan masif ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Bogor dalam menyiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan nasional tahun 2026. Merujuk arahan BKN, pegawai paruh waktu akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Walaupun tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bogor baru diberikan kuota 4.500 pegawai untuk tahap pertama, kami sudah menyampaikan kepada BKN bahwa apabila diberikan instruksi untuk mengangkat seluruh pegawai paruh waktu, dari sisi penganggaran kami siap melaksanakannya," tegas Rudy.

Pelantikan 9.687 PPPK paruh waktu ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperjuangkan kesejahteraan pegawainya.

Dengan langkah progresif ini, Kabupaten Bogor tidak hanya mencetak sejarah, tetapi juga menunjukkan kesiapan dalam menyongsong reformasi birokrasi di tahun-tahun mendatang. (Nan)

Bupati Bogor Apresiasi Polri: Pembangunan Rumah Ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara Jadi Investasi Moral Generasi Muda

Bupati Bogor Apresiasi Polri: Pembangunan Rumah Ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara Jadi Investasi Moral Generasi Muda

Dinamika News    November 14, 2025   

Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Topping Off Ceremony dan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah, Kamis (13/11/2025).

GUNUNG SINDUR, dinamikanews.id — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia atas pembangunan rumah ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Rumah ibadah ini diharapkan menjadi sarana penting bagi pembinaan moral dan spiritual bagi para peserta didik, sekaligus memperkuat karakter generasi muda Bogor.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Rudy saat menghadiri Topping Off Ceremony dan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah, pada Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Bupati Bogor menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadah di lingkungan sekolah bukan hanya penyediaan sarana fisik, melainkan juga investasi masa depan bangsa. Menurutnya, generasi muda harus dibekali dengan nilai-nilai integritas, toleransi, serta semangat kebangsaan.

"Hadirnya rumah ibadah ini merupakan investasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hal ini sejalan dengan upaya kami mewujudkan Kabupaten Bogor yang Istimewa, adil, makmur, dan sejahtera," tegas Rudy.

Sementara itu, Karowatpers SSDM Polri Brigjen Pol. Dr. Budhi Herdi menjelaskan bahwa pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara merupakan kolaborasi antara Polri dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. Yayasan tersebut telah mendapatkan mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan sekolah unggulan dengan konsep "ekosistem Garuda".

Konsep ini mendorong sekolah untuk mencetak lulusan berdaya saing global serta membuka akses bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik dunia.

"Pembangunan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah ini adalah investasi jangka panjang bagi bangsa," ujar Brigjen Budhi.

Keberadaan rumah ibadah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembinaan moral siswa, tetapi juga menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung pembangunan karakter generasi masa depan. (Nan)

Kemenkes Ubah Sistem Rujukan BPJS Kesehatan: Pasien Kini Langsung Ditangani RS Sesuai Kompetensi

Kemenkes Ubah Sistem Rujukan BPJS Kesehatan: Pasien Kini Langsung Ditangani RS Sesuai Kompetensi

Dinamika News    November 14, 2025   

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

JAKARTA, dinamikanews.id — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah menyiapkan perubahan besar pada sistem rujukan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat sesuai kebutuhan medis mereka.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sistem rujukan berjenjang yang selama ini berlaku kerap menimbulkan hambatan. Proses berlapis dari puskesmas, RS tipe C, hingga RS tipe B sebelum menuju RS tipe A dinilai tidak hanya memperlambat penanganan, tetapi juga memicu pemborosan anggaran BPJS Kesehatan.

Budi mencontohkan kasus pasien serangan jantung yang seharusnya mendapat tindakan medis segera di rumah sakit tipe A. Namun, sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus melewati fasilitas kesehatan yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menangani kondisi kritis tersebut.

"Kita akan mengubah sistem rujukan ini berdasarkan kompetensi agar dapat menghemat biaya BPJS juga," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Melalui sistem rujukan berbasis kompetensi, pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit yang paling mampu menangani kondisinya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal. Rumah sakit tujuan akan ditentukan berdasarkan kecukupan alat, kapasitas pelayanan, dan kompetensi tenaga medis.

Dengan mekanisme baru ini, proses rujukan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak lagi membebani pasien maupun fasilitas kesehatan.

"Dari masyarakat juga lebih senang. Tidak perlu dirujuk tiga kali, nanti keburu wafat. Lebih baik langsung dibawa ke tempat yang memang dapat menangani sesuai dengan anamnesis awal," tambah Budi.

Kemenkes menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan demi meningkatkan keselamatan pasien, mengoptimalkan anggaran kesehatan, serta menciptakan sistem layanan kesehatan nasional yang lebih efisien. (**)

Budayawan Nyatakan Perang: Gelombang Penolakan Proyek di Cagar Budaya Batu Tulis Semakin Menguat

Budayawan Nyatakan Perang: Gelombang Penolakan Proyek di Cagar Budaya Batu Tulis Semakin Menguat

Dinamika News    November 13, 2025   

Forum Kabuyutan Pakwan Pajajaran (FKPP) mengadakan pertemuan dengan Anggota DPRD Kota Bogor Komisi I, Kamis (13/11/2025).

BOGOR, dinamikanews.id — Penolakan terhadap rencana pembangunan trase jalur alternatif di kawasan Cagar Budaya Batu Tulis, Kota Bogor, semakin meluas. Para budayawan yang tergabung dalam Forum Kabuyutan Pakwan Pajajaran (FKPP) menyatakan sikap tegas menolak proyek tersebut karena dinilai akan merusak situs bersejarah peninggalan Kerajaan Pajajaran.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menegaskan bahwa kawasan Batu Tulis telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya sejak tahun 2009, dan hasil penelitian tahun 2013 semakin memperkuat status tersebut. Menurutnya, wilayah mulai dari Bank Mandiri, Sumur Tujuh, hingga Makam Batu Tulis merupakan satu kesatuan kawasan sakral peninggalan Pakuan Pajajaran, pusat peradaban Sunda di masa lampau.

"Kami tidak takut ketika membela warisan karuhun. Kalau bukan kami yang menjaga, siapa lagi? Tanpa leluhur kami, tidak akan ada generasi hari ini," ujar Gugum dalam pertemuan bersama Anggota DPRD Kota Bogor Komisi I, Hj. Hakana, Kamis (13/11/2025).

Gugum juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lemahnya perhatian dan kepedulian terhadap sejarah serta budaya Sunda di Kota Bogor.

"Di mana rasa nasionalisme dan cinta kepada karuhun? Kami menangis dan marah karena rasa itu seolah hilang," ujarnya dengan nada emosional.

Menurutnya, kini ada lebih dari 110 organisasi budaya di Jawa Barat yang menyatakan siap bergabung dalam gerakan menolak proyek tersebut. Mereka juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan komunitas budaya dari berbagai daerah untuk memperkuat dukungan.

"Kalau Pemerintah Kota Bogor tidak membatalkan rencana pembangunan jalan itu, berarti akan berhadapan dengan kami. Kami siap bertahan, bahkan mati demi warisan leluhur," tegasnya saat aksi di depan Gedung DPRD Kota Bogor.

Para budayawan menilai bahwa pembangunan jalan di kawasan Batu Tulis bukan hanya akan merusak nilai sejarah dan spiritual kawasan, tetapi juga menghilangkan simbol identitas Kota Bogor yang erat dengan sejarah Kerajaan Pajajaran.

"Kami tidak takut kepada siapa pun. Kami hanya takut kepada Allah. Jangan coba-coba merusak jalur warisan Pajajaran," tegas Gugum.

Sementara itu, Ketua FKPP Luthfi Suyudi menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menghadirkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat untuk melakukan penelitian ulang di kawasan Batu Tulis.

"Langkah ini penting agar ada dasar ilmiah terbaru dan data resmi terkait status kawasan yang sebenarnya," kata Luthfi saat ditemui di GOR Pajajaran, usai memimpin aksi di Gedung DPRD Kota Bogor.

Dengan semakin menguatnya gelombang penolakan ini, FKPP berharap Pemerintah Kota Bogor dapat meninjau kembali rencana pembangunan tersebut dengan mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Sunda.

Bagi mereka, Batu Tulis bukan sekadar situs kuno, melainkan jejak identitas dan kebanggaan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang. (Gan/Nan)

Penyerahan LPJ dan Pembubaran Panitia Donor Darah: Tb Enung Sampaikan Apresiasi atas Kolaborasi Sukses

Penyerahan LPJ dan Pembubaran Panitia Donor Darah: Tb Enung Sampaikan Apresiasi atas Kolaborasi Sukses

Dinamika News    November 13, 2025   

CIBINONG, dinamikanews.id – Panitia pelaksana kegiatan donor darah resmi menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bogor, TB Enung Sutisna, dalam acara yang digelar di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor, pada Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pembubaran panitia dan evaluasi pelaksanaan kegiatan donor darah yang telah sukses diselenggarakan pada 16 Oktober 2025 lalu.

Ketua Panitia, dr. Meily Yohanna, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tidak lepas dari kerja sama lintas elemen, mulai dari FPK Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten Bogor, PMI, Bakesbangpol hingga para relawan dan peserta donor..

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih kuat di Kabupaten Bogor. Kami berharap kegiatan donor darah ini bisa terus berlanjut di masa mendatang dengan lebih banyak kolaborasi," ujar dr. Meily.

Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Bogor, TB Enung Sutisna, menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kegiatan donor darah yang diinisiasi FPK bersama PMI bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan antarwarga, khusus anggota FPK Kabupaten Bogor.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya membantu sesama secara fisik, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan semangat kebangsaan. FPK akan terus mendorong kegiatan sosial yang menyatukan berbagai unsur masyarakat," kata TB Enung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi evaluasi kegiatan, di mana para panitia membahas capaian, kendala teknis, serta rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan sosial berikutnya.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis LPJ oleh dr. Meily Yohanna kepada TB Enung Sutisna.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan ke depan FPK Kabupaten Bogor semakin solid dan terus menjadi wadah kolaborasi lintas unsur masyarakat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan kepedulian sosial. (Nan)

Hari Kesehatan Nasional 2025: STPI dan Jurnalis Bersatu Gaungkan Eliminasi TBC

Hari Kesehatan Nasional 2025: STPI dan Jurnalis Bersatu Gaungkan Eliminasi TBC

Dinamika News    November 13, 2025   

JAKARTA, dinamikanews.id – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menggugah kesadaran publik lewat diskusi bertajuk "Eliminasi atau Ilusi? Indonesia di Jalur Eliminasi TBC: Komitmen yang Tak Surut" yang berlangsung di Griya Arifin Panigoro, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini mempertemukan empat pakar kesehatan nasional: dr. Donald Pardede, Dr. Hermawan Saputra, Prof. dr. Erlina Burhan, dan dr. Triya Novita Dinihari, dengan Reydha Pulpy sebagai moderator. Diskusi publik ini berfokus pada tiga isu krusial dalam eliminasi TBC di Indonesia, yakni vaksin, kader kesehatan, dan efisiensi anggaran.

Dalam paparannya, Prof. dr. Erlina Burhan, Dewan Penasihat STPI, menyoroti persoalan mendasar yang terus berulang: rendahnya angka temuan kasus TBC.

"Dibanding banyaknya kasus, yang paling menantang justru menemukannya. Tahun 2024 adalah capaian tertinggi dengan 75 persen dari 1 juta kasus berhasil diidentifikasi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya eliminasi TBC tidak bisa lepas dari penguatan deteksi dini dan sistem surveilans berbasis komunitas agar tidak ada kasus yang luput dari penanganan.

Sementara itu, dr. Triya Novita Dinihari dari Tim Surveilans Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mewacanakan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

"Kalau ada pasien TB yang tinggal di rumah tidak layak, kami ingin libatkan Kementerian PUPR. Karena tidak semua warga punya KTP dan BPJS, kami juga akan berkolaborasi dengan Dukcapil," ungkapnya.

Menurut dr. Triya, pendekatan lintas kementerian menjadi penting agar penanganan TBC tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pendanaan, dr. Donald Pardede mengingatkan pentingnya kesadaran nasional untuk tidak bergantung pada dana global, mengingat Indonesia kini berstatus negara upper middle income.

"Kita perlu beralih dari ketergantungan global ke pendanaan domestik. Negara harus punya alokasi dan regulasi yang jelas agar komunitas bisa berperan lebih besar," tegas dr. Donald.

Ia menilai, perang dan dinamika politik global berpotensi mengganggu kesinambungan bantuan internasional, sehingga kemandirian finansial dalam sektor kesehatan menjadi kebutuhan mendesak.

Dr. Hermawan Saputra, Wakil Ketua I CCM Global Fund AIDS TB Malaria Indonesia, menambahkan bahwa meski pendanaan dari Global Fund untuk Indonesia kemungkinan menurun hingga 40% pada 2026–2027, komitmen dukungan terhadap eliminasi TBC tetap kuat.

"Mungkin sisa Rp1,7 triliun dari Global Fund, tapi anggaran pemerintah bisa masuk. Di sinilah pentingnya peran jurnalis untuk mengangkat narasi kolaborasi dan komitmen eliminasi TB," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa media memiliki kekuatan strategis untuk membangun opini publik dan mengedukasi masyarakat agar ikut berperan aktif dalam penanganan TBC.

Dalam kesempatan yang sama, STPI mengumumkan pemenang TB Journalist Fellowship Programme 3.0, sebuah ajang apresiasi bagi jurnalis yang mengangkat kisah inspiratif tentang perjuangan melawan TBC di lapangan. Dari 20 peserta, tiga jurnalis terpilih dinilai berhasil menyajikan liputan berimbang dan berperspektif kemanusiaan.

Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara STPI dan insan media dalam memperkuat literasi publik seputar isu kesehatan nasional, khususnya TBC.

Melalui diskusi publik ini, STPI menegaskan kembali bahwa penanganan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi seluruh elemen masyarakat — mulai dari pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, hingga media.

"Semangat Hari Kesehatan Nasional ini mengingatkan kita semua bahwa eliminasi TBC hanya bisa tercapai bila menjadi gerakan bersama," ujar salah satu perwakilan STPI dalam penutupan acara. (**)

Alma Wiranta Dorong Peradaban Tertib Hukum: Penegakan Hukum Harus Konsisten dan Berkeadilan

Alma Wiranta Dorong Peradaban Tertib Hukum: Penegakan Hukum Harus Konsisten dan Berkeadilan

Dinamika News    November 12, 2025   

Alma Wiranta, seorang jaksa yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

BOGOR, dinamikanews.id — Membangun peradaban yang berlandaskan tertib hukum bukan hanya tugas aparatur penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal itulah yang ditekankan oleh Alma Wiranta, seorang jaksa yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, dalam kegiatan Politics Talks bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, Selasa (11/11/2025).

Dalam paparannya, Alma menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten, adil, dan bermanfaat merupakan kunci utama dalam membangun tatanan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

"Penegakan hukum yang konsisten terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah fondasi bagi terciptanya peradaban tertib hukum. Tanpa konsistensi, kepercayaan publik terhadap hukum akan rapuh," ujar Alma.

Sebagai jaksa yang dikenal progresif, Alma Wiranta telah melahirkan sejumlah inovasi dalam implementasi penegakan hukum seiring diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Salah satunya melalui pengenalan "Bale Badami", sebuah konsep penyelesaian masalah hukum khas masyarakat Sunda yang berlandaskan nilai-nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Inisiatif tersebut menjadi bentuk konkret penerapan restorative justice, yang mengedepankan penyelesaian damai tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Selain itu, Alma juga aktif dalam mediasi konflik, mendorong pendekatan pentahelix dalam pembentukan regulasi daerah agar lebih partisipatif dan berkualitas, serta turut berperan meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Dalam pandangan Alma, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga sejauh mana masyarakat turut berperan aktif di dalamnya.

"Masyarakat harus diajak berperan aktif dalam menjaga supremasi hukum, serta berani melaporkan setiap penyimpangan yang mereka temui—siapapun pelakunya, tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia menilai, kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Dengan semangat literasi hukum dan pendekatan humanis, Alma Wiranta terus mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai program edukatif dan inovatif.

"Menciptakan peradaban tertib hukum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor adalah impian ideal saya. Itu bisa dicapai melalui literasi peraturan yang tepat dan pelaksanaan hukum yang konsisten," tutur Alma kepada awak media, Rabu (12/11/2025) di ruang kerjanya.

Langkah-langkah yang dilakukan Alma Wiranta mencerminkan paradigma baru dalam penegakan hukum — bukan semata menindak, tetapi juga mendidik dan memberdayakan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap keadilan dan kemanusiaan, ia menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang tertib, beradab, dan sejahtera. (**)

Paralegal Desa Jadi Garda Terdepan Cegah Sengketa Hukum: Tak Perlu Sampai ke Pengadilan

Paralegal Desa Jadi Garda Terdepan Cegah Sengketa Hukum: Tak Perlu Sampai ke Pengadilan

Dinamika News    November 12, 2025   

BOGOR, dinamikanews.id — Upaya memperkuat akses keadilan di tingkat desa terus dilakukan. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Cibinong bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat serta Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor menggelar pelatihan intensif bagi Paralegal Desa, Rabu (12/11/2025), di Ruang Rapat VIII Gedung Setda Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem bantuan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat akar rumput, khususnya dalam mencegah masalah hukum agar tidak berlarut hingga ke ranah pengadilan.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Non Litigasi Bantuan Hukum Sekda Kabupaten Bogor, Octaviansyah Dwi Ananda, S.H., yang mewakili Kabag Hukum Setda, Titto Jaelani, S.H., M.H. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan Paralegal Desa di Kecamatan Caringin dan Ciampea yang mengikuti kegiatan dengan antusias.

Dalam sambutannya, Octaviansyah menekankan pentingnya peran paralegal dan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan.

"Dengan adanya paralegal dan sudah terbentuknya Posbakum di tingkat Desa dan Kelurahan, kami berharap para peserta memahami tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak penanganan masalah hukum di masyarakat," ujar Octaviansyah.

Ia menambahkan, paralegal memiliki peran vital sebagai garda terdepan pencegahan dan penyelesaian sengketa hukum secara non-litigasi.

"Harapannya, setiap permasalahan hukum bisa ditangani lebih awal sehingga tidak perlu berlanjut ke pengadilan," tegasnya.

Menurut Octaviansyah, pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari peresmian Posbakum tingkat Desa dan Kelurahan yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Menteri Hukum di Bandung. Namun, masih banyak wilayah yang perlu dijangkau.

"Dari total 435 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor, masih ada sekitar 100 desa yang belum memiliki Posbakum. Ini tantangan bagi kita semua untuk terus memperluas akses bantuan hukum," jelasnya.

Salah satu peserta pelatihan mengungkapkan bahwa keberadaan paralegal dan Posbakum sudah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa.

"Kami berharap setelah pelatihan ini ada keberlanjutan. Paralegal dan Posbakum benar-benar kami butuhkan sebagai tempat mencari solusi hukum sebelum masalah membesar," ujarnya.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir paralegal yang cakap, berintegritas, dan siap melayani masyarakat, sekaligus menjadi jembatan antara warga dengan sistem hukum yang lebih adil dan humanis. (Jamil)

IWO Wakili Jurnalis Digital Indonesia di FGD Kemlu Bahas Peran Media dalam Soft Power Diplomacy

IWO Wakili Jurnalis Digital Indonesia di FGD Kemlu Bahas Peran Media dalam Soft Power Diplomacy

Dinamika News    November 11, 2025   

Ketum dan Sekjen IWO Sumbang Gagasan Strategis dalam Forum Soft Power Diplomacy Kemlu RI.

BANDUNG, dinamikanews.id – Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Media as Soft Power Diplomacy" di Bandung, Jawa Barat, pada 10–11 November 2025.

Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan dunia pers Indonesia dalam memperkuat peran media sebagai kekuatan diplomasi lunak (soft power diplomacy) bangsa di tingkat global.

FGD ini diikuti oleh berbagai elemen strategis, mulai dari Dewan Pers, lembaga penyiaran publik (Antara, RRI, TVRI, dan TVRI World), organisasi profesi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO), hingga organisasi media seperti Asosiasi TV Swasta Indonesia, Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Ikatan Media Online (IMO), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Selain itu, hadir pula akademisi dari IPB, Litbang Kompas, Perhumas, serta komunitas muda diplomasi SiPalingHI.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal IDP Kemlu Heru Hartanto Subolo menegaskan bahwa penguatan peran media nasional sangat penting di era hyperconnected, di mana informasi menyebar cepat dan algoritma lebih mementingkan engagement ketimbang akurasi.

"Media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan penyeimbang di tengah arus disinformasi global. Laporan Global Risk Report 2025 bahkan menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global keempat terbesar setelah perang dan bencana alam," ujar Heru.

Menurutnya, tantangan ini harus dihadapi bersama agar citra Indonesia tetap kuat dan positif di mata dunia.

Melalui sambungan Zoom, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya juga menekankan pentingnya peran media sebagai jembatan diplomasi publik.

"Media adalah koki digital yang menyajikan citarasa dan keramahan Indonesia ke penjuru dunia. Ini bukan hanya soal publikasi, tetapi tentang membangun kredibilitas, kebenaran, dan kepercayaan," kata Fifi.

IWO Tampilkan Model Kolaborasi Media Online

Ikatan Wartawan Online (IWO) hadir mewakili jurnalis digital Indonesia dalam FGD tersebut melalui Ketua Umum Dwi Christianto dan Sekretaris Jenderal Telly Nathalia.
Keduanya memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana media digital dapat mendukung diplomasi lunak Indonesia melalui kekuatan kolaborasi dan distribusi berita yang terstruktur.

Ketua Umum IWO Dwi Christianto menjelaskan bahwa ekosistem media online IWO memiliki keunggulan dalam menyebarkan informasi secara terpadu, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami punya sistem kerja komando. Saat satu isu strategis dipublikasikan, seluruh jaringan media anggota IWO menaikkannya serentak. Dengan teknik SEO dan keserempakan itu, pesan diplomasi Indonesia bisa terbaca algoritma global," jelas Dwi.

Sekretaris Jenderal IWO Telly Nathalia menambahkan, IWO telah aktif terlibat dalam forum-forum diplomasi internasional seperti Astana Think Tank Forum 2025 di Kazakhstan dan ASEAN Media Forum 2025 di Malaysia.
Keterlibatan ini menjadi wujud nyata diplomasi publik Indonesia di ranah media digital.

"Dalam FGD ini, kami ingin berbagi pengalaman tentang praktik soft power diplomacy yang kami lakukan di tingkat global, sekaligus berkontribusi pada penyusunan draf usulan penguatan diplomasi media nasional," ujar Telly.

FGD yang juga menghadirkan praktisi pers Usman Kansong dan Prita Laura ini menghasilkan sejumlah rekomendasi awal bagi Kemlu dan pemangku kepentingan media.

Tujuannya, agar Indonesia mampu memperkuat citra positifnya di kancah internasional melalui diplomasi komunikasi publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Melalui keterlibatan aktif organisasi seperti IWO, peran jurnalis digital diharapkan semakin strategis dalam mendukung soft power diplomacy Indonesia yang kuat, kredibel, dan berdaya saing global. (**)

Alma Wiranta Dorong Mahasiswa Hukum UIKA Bogor Berpikir Kritis dalam Paradigma Rule of Law

Alma Wiranta Dorong Mahasiswa Hukum UIKA Bogor Berpikir Kritis dalam Paradigma Rule of Law

Dinamika News    November 11, 2025   

BOGOR, dinamikanews.id — Suasana intelektual dan penuh semangat mewarnai kegiatan Politics Talks yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Selasa (11/11/2025).

Dalam forum yang bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Alma Wiranta, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, hadir sebagai pembicara tunggal, membawakan tema reflektif: "Berpikir Kritis dalam Konteks Rule of Law."

Dalam paparannya, Alma Wiranta mengajak para mahasiswa untuk tidak hanya memahami hukum dari sisi normatif, tetapi juga melihatnya dalam konteks sosial, politik, dan moral.

Menurutnya, rule of law bukan sekadar penegakan aturan, melainkan juga tentang keadilan dan kesetaraan di tengah dinamika politik hukum nasional.

"Hukum kadang tertidur, namun tidak mati. Oleh karenanya, mari berpikir kritis dalam paradigma politik hukum yang merujuk pada regulasi," ujarnya, disambut antusias mahasiswa.

Ia menekankan pentingnya kemampuan analitis mahasiswa hukum dalam menilai kebijakan dan regulasi yang berlaku, agar hukum tidak hanya menjadi alat formalitas, tetapi juga instrumen keadilan substantif.

Lebih lanjut, Alma membahas asas dan teori pembentukan regulasi, yang menurutnya harus dipahami secara utuh dan kontekstual.

"Berpikir kritis politik hukum adalah kunci untuk memahami hukum dan keadilan. Di tataran ini, wajar jika kita mempertanyakan dan menganalisis apakah hukum yang diterapkan sudah ideal, bukan sekadar menerimanya secara pasif," tutur Alma.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk berani meninjau ulang dan mengkaji efektivitas regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Alma Wiranta turut berbagi pengalaman selama bertugas di Kejaksaan dan kini di Pemerintah Kota Bogor, sebagai pembelajaran berharga bagi calon-calon penegak hukum masa depan.

"Dengan berpikir konstruktif dan inovatif, mahasiswa hukum bisa menganalisis praktik penegakan hukum secara kritis. Dari sana, muncul kesadaran untuk memperbaiki sistem agar hukum benar-benar membawa kedamaian dan keadilan," tutupnya.

Acara Politics Talks ini menjadi bagian dari komitmen BEM Fakultas Hukum UIKA Bogor untuk memperkuat kesadaran hukum dan politik mahasiswa.

Sebagai universitas berbasis riset hukum keislaman dan teknologi, UIKA Bogor memiliki visi menjadi kampus berdaya saing global pada tahun 2040, dengan lulusan yang berkarakter, kritis, dan berintegritas.

Dengan antusiasme tinggi para peserta, kegiatan ini berhasil menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan teori, praktik, dan refleksi hukum secara mendalam—menegaskan bahwa berpikir kritis adalah fondasi utama bagi lahirnya penegak hukum yang berkeadilan. (**)

Australia dan Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi Lewat Kemitraan Agrobisnis: Arah Baru Ketahanan Pangan Regional

Australia dan Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi Lewat Kemitraan Agrobisnis: Arah Baru Ketahanan Pangan Regional

Dinamika News    November 11, 2025   

JAKARTA, dinamikanews.id— Hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia kembali menunjukkan kemesraan strategisnya. Sebanyak 29 perusahaan agrobisnis dan agripangan terkemuka asal Australia berkunjung ke Jakarta pada 10–11 November 2025 dalam rangka mengikuti Australia–Southeast Asia Business Exchange (A-SEABX) ke-3.

Forum bisnis dua hari ini menjadi ajang penting mempererat kemitraan lintas sektor, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan, serta memperluas peluang investasi di sektor ketahanan pangan kawasan.

Dalam sambutannya, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menegaskan bahwa sektor agrobisnis merupakan pilar penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

"Besarnya kekuatan delegasi ini mencerminkan pentingnya sektor agrobisnis bagi Australia dan Indonesia. Pertukaran bisnis ini menyoroti kemampuan Australia untuk mendukung salah satu prioritas Presiden Prabowo, serta menegaskan kembali komitmen kami sebagai mitra dagang yang terpercaya," ujarnya.

Selain memperluas jaringan perdagangan, forum ini juga membahas peluang kerja sama investasi yang berfokus pada ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok, dan transformasi pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, Profesor Jennifer Westacott AC, Australia's Business Champion for Indonesia sekaligus pemimpin delegasi, menilai kolaborasi agrobisnis lintas negara akan membawa dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kemitraan yang lebih erat antara kedua negara akan mendukung produktivitas dan ketahanan pangan, sekaligus mewujudkan rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya.

Westacott menegaskan, A-SEABX bukan sekadar forum bisnis, melainkan jembatan diplomasi ekonomi yang memperkuat hubungan jangka panjang antara dua negara dengan kekayaan sumber daya alam yang saling melengkapi.

"Diversifikasi perdagangan akan memperluas kemakmuran ekonomi kolektif kita. Lebih banyak peluang bisnis akan terbuka, baik bagi perusahaan Australia maupun Indonesia," tambahnya.

Sosok Jennifer Westacott menjadi tokoh sentral dalam misi bisnis ini. Sebagai Chancellor Western Sydney University dan mantan CEO Business Council of Australia, ia dikenal sebagai pemimpin dengan visi kuat membangun sinergi antara sektor publik dan swasta.
Pengangkatannya sebagai Business Champion for Indonesia pada 2024 memperkuat peran Australia dalam memperdalam kerja sama ekonomi regional, khususnya di sektor pangan dan nutrisi.

Rekam jejaknya mencerminkan komitmen terhadap ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menjabat di Reserve Bank of Australia sejak Maret 2025 dan baru-baru ini menerima penghargaan Companion of the Order of Australia (AC) atas kontribusinya di bidang bisnis, pendidikan, dan kesehatan mental.

Melalui program A-SEABX, Pemerintah Australia secara aktif memfasilitasi pelaku usaha untuk menemukan mitra potensial, bertukar inovasi, dan mengembangkan kerja sama dagang dua arah di Asia Tenggara.
Indonesia, dengan populasi besar dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, menjadi pasar utama dalam visi Australia untuk memperkuat kemitraan regional.

Kunjungan delegasi ini juga bertepatan dengan kehadiran Infant Nutrition Council, menandai semakin luasnya jangkauan kerja sama kedua negara di sektor pangan dan nutrisi.

Kehadiran 29 perusahaan agrobisnis Australia di Jakarta bukan hanya simbol hubungan ekonomi, tetapi juga langkah nyata memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok regional.
Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, kemitraan Australia–Indonesia diharapkan menjadi model sukses diplomasi ekonomi kawasan, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (Hera)

Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kampung Keluarga Berkualitas dan Tangguh

Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kampung Keluarga Berkualitas dan Tangguh

Dinamika News    November 11, 2025   

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zainal Ashari.

CIBINONG, dinamikanews.id— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan berdaya. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemkab Bogor menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan desa, hingga perwakilan PKK, TNI-Polri, dan sektor swasta.

Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zainal Ashari, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama keberhasilan program Kampung Keluarga Berkualitas.

"Program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berbicara tentang pengendalian penduduk, tetapi juga pembangunan manusia dan keluarga secara utuh — dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan," ujar Zainal.

Ia menyampaikan empat poin strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan KKB, yakni:

1. Penguatan komitmen lintas sektor antar-OPD, pemerintah kecamatan dan desa, PKK, TNI-Polri, serta pihak swasta.

2. Optimalisasi peran pokja dan kader lapangan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

3. Implementasi delapan fungsi keluarga secara nyata dalam seluruh kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

4. Pemanfaatan data terintegrasi dan presisi untuk memastikan setiap intervensi program tepat sasaran.

"Kami berharap Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bogor mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan penurunan angka stunting," tambahnya.

Zainal juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama membangun keluarga yang sehat, produktif, dan harmonis menuju Kabupaten Bogor yang maju, sejahtera, dan berkeadaban.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Susi Rahayu Agustini, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari strategi memperkuat sinergi antarinstansi dan lembaga masyarakat dalam mempercepat peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa dan kelurahan.

"Kami ingin seluruh kampung KKB di Kabupaten Bogor bisa naik kelas — dari tahap pembentukan menuju tahap berkembang dan mandiri. Untuk itu, dibutuhkan kerja bersama lintas sektor yang terencana dan berkesinambungan," tutur Susi.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program KKB tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari terciptanya keluarga-keluarga yang berdaya, berakhlak, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor ini, Pemkab Bogor berkomitmen menjadikan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pilar utama pembangunan berbasis keluarga. Program ini diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan — dari tingkat rumah tangga hingga desa.

Dengan kolaborasi yang solid, Kabupaten Bogor menegaskan diri untuk terus bergerak menuju daerah yang sehat, berdaya, dan berkeadaban, sejalan dengan semangat pembangunan nasional. (**)