BOGOR, dinamikanews.id –Kegiatan Konsolidasi Regional Penguatan Tata Kelola Mitra Boga Gizi (MBG) untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten berlangsung di Gedung JCC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025). Forum strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, perwakilan SPPI, para kepala dapur MBG, ahli gizi, serta unsur pemerintah daerah.
Namun di tengah suasana konsolidasi, muncul aspirasi tegas dari para kepala dapur lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Beth 3, yang mempertanyakan kejelasan status kepegawaian mereka setelah masa kontrak kerja berakhir.
Salah satu perwakilan SPPI Beth 3 menyampaikan kegelisahan mereka di hadapan forum. Para kepala dapur yang telah melalui pendidikan dan pelatihan selama lebih dari tiga bulan, termasuk pendidikan semi-militer di bawah Kementerian Pertahanan, merasa belum mendapatkan kepastian hukum terkait masa depan karier mereka.
"Kami sudah menjabat sebagai kepala dapur dengan tanggung jawab besar — mengelola pegawai, gaji, operasional, hingga pengawasan teknis. Tapi status kami belum jelas. Apakah setelah kontrak habis kami langsung diberhentikan? Padahal kami sudah mengikuti seleksi dan pendidikan yang ketat," ungkap perwakilan tersebut dengan nada tegas.
Mereka menilai, dedikasi dan kedisiplinan yang ditanamkan selama pendidikan SPPI Beth 3 seharusnya diimbangi dengan pengakuan formal dan jaminan status kepegawaian dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memperkuat tata kelola gizi nasional melalui program MBG. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dijadwalkan hadir pada kegiatan tersebut, namun berhalangan karena harus menghadiri undangan diplomatik di Mesir dalam rangka pembahasan perdamaian Gaza bersama Presiden AS Donald Trump.
"Kita patut bangga karena dunia mengakui peran Presiden Prabowo dalam diplomasi global. Beliau bahkan telah mengembalikan Rp71 triliun ke kas negara dan menyiapkan alokasi Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG pada 2026. Ini bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penguatan gizi nasional," ujar Dadan.
Ia menegaskan, implementasi program MBG akan melibatkan pemerintah daerah secara langsung dalam proses sertifikasi laik fungsi, pengawasan, dan pelaksanaan teknis.
"Semua pihak yang terlibat, dari SPPI hingga Pemda dan para ahli gizi, adalah pahlawan bangsa yang berjuang untuk ketahanan pangan Indonesia," tambahnya.
Dukungan terhadap aspirasi SPPI Beth 3 juga datang dari Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana, yang turut hadir memantau kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kepastian status bagi para kepala dapur yang telah mengabdikan diri dalam program nasional ini.
"Mereka memikul tanggung jawab besar, tapi statusnya tidak jelas. Kalau ada kesalahan di lapangan, kepala dapurlah yang sering disalahkan. Ini tidak adil. Pemerintah harus mengangkat mereka menjadi pegawai tetap dan memberikan perlindungan hukum," tegas Wardana.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran program MBG, agar pelaksanaannya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kegiatan konsolidasi MBG di Sentul ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola gizi nasional yang efektif, transparan, dan berkeadilan. (**)
