Percepatan Pembangunan di Bogor Barat: Jaro Ade Awasi Proyek Perumahan TNI AD untuk MBR
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade melakukan peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Non Dinas Personel TNI AD, di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Ahad (9/3). |
Leuwiliang, DINAMIKA NEWS – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Jaro Ade, mengungkapkan bahwa dirinya telah ditugaskan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk mengawal dengan baik percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat. Penugasan tersebut disampaikan Jaro Ade dalam acara ground breaking pembangunan Perumahan Non Dinas Personel TNI AD, yang berlangsung di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, pada Ahad (9/3).
Jaro Ade menegaskan bahwa Bupati Rudy Susmanto memberi arahan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, khususnya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bupati Bogor, bapak Rudy Susmanto, sudah menugaskan saya untuk mengawal dengan baik percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat," ujar Jaro Ade.
Lebih lanjut, Jaro Ade menjelaskan bahwa pembangunan perumahan ini sejalan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang ditujukan untuk MBR. Ia mengungkapkan bahwa proyek perumahan ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan di Bogor Barat, sebagai bagian dari cita-cita pemerintah untuk memajukan wilayah tersebut.
Sementara itu, pembangunan Perumahan Non Dinas Personel TNI AD ini dilaksanakan dengan kerjasama antara TNI AD dan pengembang perumahan. Perumahan ini direncanakan untuk prajurit TNI, PNS, dan masyarakat umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jaro Ade memberikan apresiasi kepada Danrem 061/SK beserta jajaran, serta pihak pengembang yang turut serta dalam proyek ini.
"Pembangunan perumahan ini sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, salah satunya adalah program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Wabup Jaro Ade.
Kolonel Inf. Rofiq Yusuf, Kasrem 061/Suryakancana, menjelaskan bahwa ketersediaan hunian bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Korem 061/SK saat ini masih sangat terbatas. Banyak di antara mereka yang masih harus menyewa atau mengontrak rumah. Oleh karena itu, proyek ini dianggap sebagai solusi mendesak untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi prajurit dan PNS.
Proyek perumahan ini akan dibangun di atas lahan seluas 20 hektar dan mencakup sekitar 1.000 unit rumah dengan berbagai tipe, mulai dari 30/60, 30/70, hingga 40/80. Selain diperuntukkan bagi prajurit dan PNS, perumahan ini juga akan dibuka untuk masyarakat umum, terutama yang berpenghasilan rendah.
Kolonel Rofiq berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi prajurit serta keluarganya. "Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan," tuturnya.
Acara ground breaking ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, jajaran Dandim di wilayah Korem 061/SK, perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, Direktur Utama PT Sultana Mitra Zaf, Camat beserta Forkopimcam Leuwiliang, serta tokoh masyarakat setempat.
Pembangunan perumahan ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Bogor Barat. (**)