KOTA BOGOR, dinamikanews.id – Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan meluncurkan Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 5.0. Tidak hanya sebagai pusat informasi hukum, portal ini juga difungsikan sebagai ruang aspirasi dan pengaduan warga.
Inovasi ini mencuri perhatian publik, khususnya para paralegal dan pegiat HAM, setelah dipaparkan pada Senin (29/9/2025) di Gedung Sate, Bandung – Jawa Barat.
Ketua Forum Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Alma Wiranta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk terobosan Pemkot Bogor dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
"Disrupsi dari kondisi yang ada saat ini adalah membuka kembali pelayanan aspirasi, supaya warga paham kebijakan pemerintah daerah," ungkap Alma.
Fitur Unggulan Portal JDIH Kota Bogor
-
Informasi Hukum Terlengkap
Menyediakan peraturan daerah, peraturan wali kota, hingga surat keputusan wali kota secara terbuka dan terkini. -
Pengaduan Warga via WhatsApp
Memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik atau masalah hukum dengan lebih mudah. -
Bantuan Hukum Gratis
Masyarakat kurang mampu dapat langsung terhubung dengan LBH Sinar Asih di PN Bogor melalui portal ini. -
Bale Badami – Restoratif Justice
Fasilitas mediasi berbasis kearifan lokal, melibatkan mediator dan tokoh masyarakat, seperti yang sudah berjalan di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara.
Kehadiran Portal JDIH 5.0 bukan hanya menjaga keterbukaan informasi, tetapi juga memperkuat maruah akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat kini memiliki sarana langsung untuk menyuarakan aspirasi tanpa harus turun ke jalan.
"Saya ingin warga Kota Bogor, baik pemuda maupun mahasiswa, dapat menyampaikan aspirasinya tanpa melakukan demo, tapi lewat diskusi interaktif di portal web JDIH," ujar Alma Wiranta usai meninggalkan Balai Kota dini hari.
Dengan langkah ini, Pemkot Bogor berharap terwujud iklim pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang berkeadilan dan humanis. (**)
