CIBINONG, dinamikanews.id — Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bogor masa bhakti 2025–2030 menggelar silaturahmi dan rapat koordinasi perdana di Aula Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Jumat (26/9). Acara ini menjadi pertemuan pertama setelah terbitnya SK Bupati Bogor Nomor: 200.1/260/Kpts/Per-UU/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 tentang pembentukan kepengurusan baru FPK.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris FPK Kabupaten Bogor, Kaharudin, dengan agenda silaturahmi antaranggota serta pembahasan program kerja awal yang akan dijalankan pada Oktober 2025.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra, yang mewakili Kepala Bakesbangpol, Ferdinando Selmi Pardede. Dalam sambutannya, Agus menegaskan pentingnya sinergi FPK dengan pemerintah daerah.
"FPK diharapkan dapat menjadi mitra strategis Bakesbangpol dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, serta ikut membangun Kabupaten Bogor," ungkap Agus.
Program Perdana: Donor Darah Bersama PMI
Wakil Ketua FPK, Bambang Irawan, mewakili Ketua FPK Kabupaten Bogor Tb. Enung Sutisna yang berhalangan hadir, menyampaikan bahwa FPK akan segera bergerak setelah SK diterbitkan. Program pertama yang disepakati adalah kegiatan sosial donor darah bekerja sama dengan PMI, yang akan digelar pada 16 Oktober 2025 di halaman sekretariat FPK Kabupaten Bogor, Cibinong.
Untuk kegiatan tersebut, dibentuk panitia yang diketuai dr. Meily Yohanna (Etnis Pejuang Batak Bersatu), sekretaris Abdul Manan (Ikatan Keluarga Sunda Pasundan), serta bendahara Yussy S Piri (Etnis Indonesia Timur Bersatu).
Raker dan Penguatan Struktur
Selain program sosial, FPK Kabupaten Bogor juga merencanakan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta program kerja 2025–2030.
Wakil Ketua FPK, Sinwan, menambahkan bahwa hingga saat ini pengurus FPK Kabupaten Bogor telah membentuk 36 pengurus FPK kecamatan dari total 40 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 15 kecamatan aktif dan 3 kecamatan sudah memiliki SK dari camat setempat.
"Keberadaan FPK periode ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kita harus solid dalam menjaga persatuan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui program-program yang inklusif," tegas Bambang.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, FPK Kabupaten Bogor diharapkan menjadi wadah perekat keberagaman suku, etnis, dan budaya yang ada, sekaligus motor penggerak persatuan di tengah masyarakat. (Nan)
