BOGOR, dinamikanews.id — Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Bogor Raya (FRBR) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Rabu (24/9/2025). Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional dan menjadi momentum untuk mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian berbagai konflik agraria di Kabupaten Bogor.
Koordinator Umum FRBR, Didih Suryadi, menjelaskan bahwa forum ini merupakan aliansi baru yang terbentuk tiga hari sebelum aksi. Meski baru berdiri, FRBR telah menghimpun setidaknya 15 organisasi tani yang berkomitmen mengawal penyelesaian konflik agraria yang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari Pemkab Bogor.
"Hari ini kami datang untuk menuntut tindakan konkret dari pemerintah, bukan sekadar wacana, terhadap konflik agraria yang telah lama terjadi di Kabupaten Bogor," tegas Didih dalam orasinya.
Didih memperingatkan, jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perkembangan signifikan, massa yang turun ke jalan akan jauh lebih besar. "Kami siap turun lagi dengan jumlah massa berkali-kali lipat," ujarnya.
Ia menambahkan, hampir seluruh kecamatan di Bogor menyimpan persoalan agraria yang belum terselesaikan. Beberapa contoh konflik yang disorot antara lain lahan bekas HGU PT Hevindo Indonesia di Nanggung, klaim kawasan hutan di Malasari, bekas HGU Sadeng Jambu yang melibatkan wilayah Nanggung, Cigudeg, dan Jasing, sengketa lahan di wilayah timur Bogor seperti Jonggol, Cileungsi, dan Klapanunggal.
Selain itu, FRBR juga menyoroti kasus-kasus yang menyita perhatian publik, seperti konflik antara warga Sukamulya, Rumpin dengan TNI AU. Penggusuran warga Iwul, Parung akibat proyek pembangunan. Sengketa lahan di Cimande yang melibatkan perusahaan pariwisata
Menurut Didih, persoalan agraria di Bogor hampir merata dan sering kali diabaikan. "Jika ditelusuri satu per satu, hampir semua daerah memiliki persoalan agraria yang sering kali diabaikan," katanya.
FRBR menegaskan, tuntutan mereka bukanlah hasil instan, melainkan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk merespons dan menyelesaikan konflik yang menahun.
"Kami tidak menuntut hasil yang instan, tetapi kami ingin melihat ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk merespons dan menyelesaikan konflik agraria ini," pungkas Didih. (**)
