Pemkab Bogor Inventarisasi Lahan untuk Normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas, Target Selesai Desember 2025
Bogor, DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah melakukan langkah strategis untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Salah satunya dengan menginventarisasi aset lahan pemerintah di sepanjang sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas guna mendukung program normalisasi sungai yang dirancang oleh pemerintah pusat.
Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Muji Lestari, pada Minggu (4/5), menjelaskan bahwa inventarisasi tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses normalisasi sekaligus menekan biaya pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai Rp370 miliar di wilayah Kabupaten Bogor, dan hingga Rp800 miliar jika digabungkan dengan wilayah Kota Bekasi.
"Timeline dari pemerintah pusat itu, Desember 2025 inventarisirnya sudah selesai," ujar Muji.
Normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Bogor akan difokuskan di dua desa di Kecamatan Gunungputri, yakni Bojongkulur dan Ciangsana, yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir akibat luapan Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menambahkan bahwa penanganan banjir di kedua sungai tersebut merupakan bagian dari rencana besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Paket rencana tersebut mencakup pelebaran sungai, pembangunan polder, hingga normalisasi secara menyeluruh.
Namun, Ajat mengakui bahwa pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek ini. "Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)," ungkapnya.
Pemkab Bogor sendiri telah mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan sejak Maret lalu, sebagai bentuk keseriusan dalam menanggulangi banjir tahunan yang terus menghantui warga.
Tak hanya normalisasi, pembangunan kolam retensi air juga menjadi solusi jangka panjang yang tengah digarap di kawasan hilir sungai. Kolam ini berfungsi sebagai pengendali aliran air dari hulu ke hilir, khususnya di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
"Beberapa wilayah di hulu sudah diwajibkan memiliki kolam retensi dengan konsep zero run off, artinya tidak ada air yang terbuang begitu saja. Penerapan di lapangan harus lebih diperketat," tegas Ajat.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bogor berharap penanganan banjir dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di kawasan rawan banjir. (**)