Mediasi Kasus Dugaan Pelecehan Jurnalis di Bogor Ricuh, Wartawan Alami Intimidasi
 |
| Anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Ansori Setiawan, menengahi permasalahan antara wartawan dengan massa pendukung Kades Wargajaya. |
Bogor, DINAMIKA NEWS – Mediasi kasus dugaan pelecehan terhadap IN, seorang jurnalis perempuan dari Kabar Daerah, berujung ricuh di kediaman anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Ansori Setiawan, S.Pd., pada Sabtu sore, 15 Februari 2025. Kericuhan terjadi akibat kehadiran puluhan orang yang diduga merupakan massa pendukung Kepala Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur yang menciptakan ketegangan di lokasi.
Mediasi ini difasilitasi oleh Polsek setempat serta H. Ansori Setiawan, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra. Namun, situasi semakin memanas ketika sejumlah wartawan yang hadir justru mendapatkan ancaman dari massa yang diduga mendukung pihak terlapor.
Kades Berbelit, Pingsan Saat Dimintai Klarifikasi
Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa Wargajaya yang menjadi terlapor tampak berbelit-belit saat memberikan keterangan. Ketika diminta klarifikasi lebih lanjut oleh para wartawan, ia tiba-tiba kejang dan pingsan di tengah pertemuan, yang semakin memicu ketegangan di lokasi.
Di bawah tekanan berbagai pihak, korban IN akhirnya menandatangani surat perjanjian yang disebut-sebut ditulis oleh anak dari terduga pelaku pelecehan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi serta keadilan dalam penyelesaian kasus tersebut.
Wartawan Merasa Terintimidasi, Desak Proses Hukum Berlanjut
Sejumlah jurnalis yang hadir dalam mediasi ini merasa terintimidasi oleh kehadiran massa yang berpotensi menghambat jalannya proses hukum. Mereka mendesak agar kasus ini tetap diproses secara hukum tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.
"Kami dan korban akan segera melapor ke Polres, tadi terkesan kami diintimidasi karena banyak massa dari Kades berkumpul. Kami ingin keadilan," ujar Kabiro Bogor Media Kabar Daerah, Lucky.
Insiden ini menjadi sorotan terkait perlindungan jurnalis perempuan saat menjalankan tugasnya serta pentingnya transparansi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan. (**)