JAKARTA, DINAMIKA NEWS – Dalam dua tahun terakhir, maraknya informasi palsu atau hoaks terkait lowongan kerja (loker) dan seleksi petugas haji di media sosial menjadi perhatian serius Kementerian Agama (Kemenag). Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag, Ahmad Fauzin, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, tidak mudah percaya, dan selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi atau akun media sosial Kemenag.
"Salah satu hoaks yang beredar berasal dari akun Facebook Info Terkini 2025. Akun ini memposting meme dengan logo Kemenag, BUMN, dan Garuda, disertai tulisan yang mengklaim adanya pembukaan pendaftaran rekrutmen haji 2025. Hoaks ini menyebut pemerintah akan memilih 100 orang per provinsi untuk diberangkatkan haji dengan biaya ditanggung pemerintah," ujar Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegasnya.
Seleksi Petugas Haji 2025 Sudah Selesai
Ahmad Fauzin menjelaskan bahwa proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah selesai dilakukan pada November hingga Desember 2024. Saat ini, peserta tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
"Seluruh rangkaian seleksi sudah berjalan. Pengumuman hasil seleksi tingkat pusat rencananya akan disampaikan pada Januari 2025," tambahnya.
Waspada Hoaks dan Modus Pencurian Data
Fauzin juga memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sering kali disertai tautan mencurigakan. Ia menjelaskan bahwa tautan tersebut dapat menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.
"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Jangan percaya pada informasi yang meminta Anda mengakses tautan tertentu. Itu bisa menjadi modus pencurian data," ujarnya.
Cek Informasi di Kanal Resmi Kemenag
Untuk memastikan keaslian informasi, masyarakat diminta untuk selalu mengacu pada sumber resmi Kemenag, baik melalui situs web maupun akun media sosial. Dengan langkah ini, masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan informasi menyesatkan.
"Hoaks seperti ini bisa merugikan banyak pihak, terutama jika informasi palsu tersebut sampai disalahgunakan. Jangan ragu untuk memeriksa informasi hanya di kanal resmi Kemenag," pungkas Fauzin.
Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, penyebaran informasi palsu diharapkan dapat diminimalkan, sehingga program-program pemerintah berjalan lancar tanpa gangguan hoaks. (**)
