 |
| Ketua LSM Markaz Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati. |
Bogor, DINAMIKA NEWS – Ketua Desa Watch, Chaidir Rusli, yang akrab disapa Mang Iding, mengungkapkan bahwa organisasi sosial kontrol ini telah melakukan investigasi terhadap lebih dari 23 desa di Kabupaten Bogor yang diduga kuat terlibat dalam penyelewengan anggaran dana desa. Beberapa desa telah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti.
Mang Iding menegaskan bahwa tujuan utama dari investigasi ini bukanlah untuk menghukum kepala desa, melainkan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin dana yang seharusnya untuk rakyat benar-benar sampai ke masyarakat. Jika ada penyalahgunaan, kami beri kesempatan untuk mengembalikan. Tapi kalau terbukti ada kesengajaan, harus ada konsekuensi hukum," tegas Mang Iding kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan
Ketua LSM Markaz Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati, turut menyoroti pentingnya pengawasan ketat oleh pendamping desa, Inspektorat, dan masyarakat. Menurutnya, sistem pelaporan digital yang mulai diterapkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
"Kami mendukung langkah Bupati Bogor untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Media sosial di setiap desa bisa menjadi alat untuk memantau kinerja dan aktivitas desa secara langsung," ujarnya.
Dari laporan masyarakat, Tim Desa Watch MPB menemukan bahwa dari 100 desa yang diawasi di Kabupaten Bogor, 23 desa terindikasi melakukan penyelewengan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sembilan desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berat dan telah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Mewujudkan Desa yang Transparan dan Akuntabel
Desa Watch menekankan bahwa penindakan hukum bukanlah tujuan akhir. Lebih dari itu, langkah ini diambil untuk memberikan edukasi dan efek jera agar pengelolaan keuangan desa di masa depan menjadi lebih baik.
"Tujuan kami bukan memenjarakan kepala desa, tetapi memberikan edukasi dan efek jera agar dana desa tidak disalahgunakan lagi. Kami ingin desa-desa di Bogor menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang transparan," pungkas Atiek.
Melalui upaya ini, Desa Watch berharap dapat mendorong kepala desa dan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat undang-undang. (Nan)
