ICCI Tanggapi Keluhan Warga Sekitar PPLI, Minta Bupati Tegas Hingga Pertanyakan Laporan CSR
12/12/23
 |
| Ketum DPP ICCI, Berto Tumpal Harianja |
BOGOR, DINAMIKA NEWS - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Corporate Social Responsibility Control Institute (Ketum DPP ICCI), Berto Tumpal Harianja meminta Gakkum DLH untuk melakukan investigasi terkait aroma bau dari PT PPLI.
"DLH harus melakukan investigasi terkait pelaksanaan CSR PT PPLI, maupun dampak yang ditimbulkan," tegas Berto
Berto juga memaparkan, apakah dana CSR sesuai dengan laporannya atau apakah dana CSR ada yang masuk ke kantong pribadi?
"Pemerintah Daerah, juga harus lebih tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR," paparnya.
Sekebtara itu, terkait keluhan warga Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal yang bermukim di sekitar PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto meminta agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru, dapat menunjukan taringnya.
"Saya minta Kadis DLH yang baru, bisa menyelesaikan persoalan terkait PPLI ini. Karena, masalah PPLI ini selalu muncul berulang-ulang. Jika sebelumnya dikeluhkan kaitan dampak limbah, dan sekarang juga ada muncul lagi. Nah, tentunya ini jadi tantangan buat Kadis DLH yang baru," ucap Rudi Susmanto, ditemui di Kantornya, Senin (11/12/2023).
Rudi menjelaskan, bahwa dengan adanya rotasi jabatan yang baru bagi para kepala dinas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, maka harus bisa menunjukan konsekuensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksinya).
Karenanya, penunjukan jabatan tersebut, diharapkan bukan semata-mata karena kedekatan. Namun jabatan seorang kepala dinas yang baru, yang seharusnya bisa menunjukkan visi misi Pemkab dalam membangun Kabupaten Bogor.
"Pemkab Bogor dengan menunjuk jabatan para Kadis, itu harus ada visi misi tentang kemajuan Kabupaten Bogor. Contoh seperti Kadis DLH yang baru yang sebelumnya pindahan dari PUPR, maka harus bisa menyesuaikan kinerjanya sesuai dengan jabatannya, dibidang permasalah lingkungan hidup," tegasnya.
Sementara itu, Saat awak media mencoba menghubungi nomor Manager Local Stakeholders and Security PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Achmad Farid melalui pesan WhatsApp nya, nomor awak media diduga sudah diblokir, karena contreng satu.
Diberitakan sebelumnya, Tim penegakan hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, berkomitmen akan segera menindaklanjuti terkait adanya keluhan warga Desa Nambo Kecamata Klapanunggal yang diduga tidak pernah mendapat kompensasi atas dampak dari keberlangsungan pabrik penghancur limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari PT. Prashada Pamunah Limbah Industri (PPLI).
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Dyan Heru selaku Subkor Bidang Gakkum DLH Kabupaten Bogor, yang menegaskan telah menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan. Pihaknya mengaku dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti.
"Iya telah kami sampaikan kepada pimpinan. Insyallah dalam waktu dekat akan kita tindaklanjuti," ujarnya, Selasa (5/12/2203).
Selain itu, pihaknya juga telah menyurati Managemen PT. PPLI terkait keluhan yang disampaikan sebelumnya, agar menjadi langkah awal dari keseriusan Gakkum DLH atas adanya keluhan kompensasi dan dampak dari PT tersebut.
"Untuk bisa segera dapat disidak oleh tim, kiranya baik media maupun unsur warga yang merasa dirugikan tersebut dapat mengisi form pengaduan (dumas) agar dapat memperkuat sidak dari Tim Gakkum ke PT tersebut. Coba dibantu diisi dahulu form pengaduan resmi, agar segera juga kami bentuk tim untuk bisa sidak ke lokasi," terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Nambo, Nanang membenarkan jika tanggungjawab linkungan yang dilakukan pihak PT.PPLI terhadap warga Desa Nambo, memang belum pernah dirasakan secara ondividu sejak awal beroperasinya perusahan pengolah limbah B3 tersebut.
"Kalau kompensasi warga secara individu per Kepala Keluarga (KK) itu tidak pernah ada sejak PT.PPLI beroperasi hingga saat ini. Perhatiannya hanya bentuk CSR yang sifatnya umum saja," kata Nanang.
Nanang menjelaskan, jumlah warga di Desa Nambo kurang lebihnya mencapai 3,5 ribu Kepala Keluarga (KK). Dan warga mengharapkan adanya perhatian lebih dari PT.PPLI, yang dapat dirasakan langsung setiap warganya, baik untuk kesehatannya, maupun untuk yang lainnya.
"Yang diharapkan warga, itu adanya kompensasi setiap KK. Rutin setiap bulannya. Seperti di Bantar Gebang saja, itu kan rutin setiap KK nya mendapatkan kompensasinya tiap bulan," jelasnya.
Senada, Ketua RT 11 RW 06 Desa Nambo, Lanin mengakui jika perhatian PT.PPLI hanya dalam bentuk CSR yang sifatnya umum. Sementara yang sifatnya perorangan terhadap warga, itu diakuinya belum pernah dirasakan.
"Kalau CSR itu memang suka ada, kayak kemarin itu yang musik kemarau ada bantuan air bersih. Terus, adanya kerjasama dengan pihak kesehatan untuk warga. Tapi, yang dimaksud kompensasi secara langsung diberikan setia KK perbulan, itu tidak ada," kata Lanin. (RB/Asb)