Bogor, DinamikaNews.id --Ketua Tiga presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pemekaran Bogor timur H Julianda Effendi Haqul Yakin Presiden Jokowi akan membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena sasaran pemekaran untuk sejahterakan rakyat.
"Sedikitnya Rp 3,7 triliun income Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, 40 persen diantaranya disumbang Bogor Timur," kata H Julianda di Lobby Hotel Salak Senin (24/5/2021) siang.
Menurutnya, usulan DOB Bogor timur telah masuk di Kementerian Dalam Negeri, setelah usulan itu dapat persetujuan Gubernur dan DPRD Jawa Barat. "Julianda memastikan usulan itu sudah lengkap dan akan direspon positif DPR RI untuk dibahas lebih lanjut," kata Aktivis ini.
Julianda menjelaskan pemekaran Bogor timur, mencakup 7 kecamatan dan 75 Desa berpotensi untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat, karena rata rata desa di Bogor timur memiliki potensi untuk memajukan daerah.
Tujuh kecamatan ingin merdeka dari induknya, Kabupaten Bogor, Julianda berkeyakinan akan lebih maju dalam percepatan pembangunan. Terlebih pemekaran DOB Bogor Timur, sebelumnya paling getol di perjuangkan Bupati Bogor Ade Yasin.
"Selama ini masyarakat mengeluhkan jauhnya jarak untuk ke ibukota Cibinong hanya untuk mengurus KTP atau SIM. Warga dari Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu misalnya membutuhkan waktu cukup lama dan menyedot biaya transportasi tak sedikit," ungkap Julianda.
Dikatakan, keputusan bersama telah diparipurnakan gubernur bersama DPRD provinsi Jawa barat dan dihadiri Bupati Ade Yasin termasuk Komisi Dua DPRI, Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan sebulan yang lalu.
"Bogor timur sudah final. Kini berada di pemerintah pusat menunggu moratorium untuk dibuka Bapak Presiden," katanya.
Julianda menyebut, sejak Bogor timur di gaungkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2016 lalu, Kecamatan Gunungputri menduduki ranking teratas dengan IPM, rasio 80,35.
Diketahui, IPM itu melampaui Cibinong dengan rasio 78,51 bertengger pada posisi kedua, yang notebene akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bogor.
Julianda juga mengatakan daya beli masyarakat Bogor Timur cukup tertinggi dengan rasio 85,15. "Artinya masyarakat disana tergolong sejahtera dan perlu di dorong untuk lebih maju lagi yakni adanya pemerkaran otonomi baru," ungkap Julianda. (Den)
