Bogor, Dinamika News -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Salah satu upaya penting dalam mengoptimalkan ekosistem halal Indonesia.
Berupa pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mempermudah masyarakat mengakses sertifikasi halal.
"Ekosistem halal juga penting, selama ini potensinya diambil negara lain, Thailand, Korea, Malaysia sudah lebih maju mengembangkan ekosistem halal. Kita buat perundang-undangan jaminan produk halal, secara infrastuktur di lapangan baik kelembagaan maupun SDM itu belum terbangun baik," ujar Diah.
Hal itu disampaikan usai narasumber dalam acara diseminasi pengelolaan keuangan haji digitalisasi dan ekosistem halal yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kerjasama dengan DPR RI di balairung Pajajaran Hotel Salak, Kota Bogor, Minggu (20/11/2022).
Dalam sesi diskusi bersama BPKH dan juga BPOM serta Sucofindo juga dibahas
tentang bagaimana kerjasama dalam mengembangkan ekosistem halal, tidak hanya ekonomi yang banyak ditanyakan masyarakat dalam kerangka industri dan usaha. Tapi di kalangan menengah bawah. Berkaitan pengawasan untuk terjaganya kualitas makanan halal.
"Ini sangat penting juga menjaga kualitas makanan kita. Ini salah satu pemahaman tentang bagaimana makanan berkualitas baik pengawasan dari BPOM. Standar halal ini salah satu juga konsekuensinya adalah makanan sehat, yang berkontribusi terhadap kualitas makanan termasuk kesehatan masyarakat dan mungkin tingkat gizi masyarakat," paparnya.
Untuk ini, kata Diah, perlu menjadi perhatian dalam penyajian kualitas makanan di masyarakat dan hal ini memang menjadi tanggung jawab bersama. "Jadi menarik korelasinya dari pengembangan ekosistem halal, juga menyangkut ke dampak dari makanan yang tidak berkualitas terhadap kesehatan masyarakat yang cenderung misalnya tingkat hidup banyak permasalahan penyakit dari konsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan tidak sehat. Dan ini tantangan sendiri bagi industri halal kita."
Diah juga berharap produk-produk atau industri halal Indonesia nanti tidak kalah dalam pengembangan ekosistem halal dengan negara-negara Asean lainnya. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
"Indonesia populasi muslim terbesar dan penduduknya juga aware dengan halal food. Tidak hanya food sebetulnya, tapi juga kandungan diberbagai produk. Nah kita berharap pemerintah bisa segera tanggap, merespon tidak hanya programnya itu sertifikasi halal, tapi juga pengembangan kelembagaan dan SDM. Karena kalaupun banyak yang daftar sertifikasi halal, kalau tidak ada SDM-nya, masyarakat susah akses, antre, lama prosesnya. Padahal ini salah satu kriteria untuk bisa memasuki pasar yang lebih kompeten," ujarnya. (Adie)
