Benarkah Isu, Akan Ada OTT Jilid Dua Bila Terungkap Nilainya Berdecak Kagum
5/02/22
Bogor, Dinamika News -- Benarkah, isu berkembang dan terus menggelinding dikalangan terbatas, di Kabupaten Bogor akan ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) jilid dua, pasca ditangkapnya Ade Yasin. Disebutkan, data terkait itu telah tersusun rapi, tinggal menunggu momen yang tepat.
Informasi yang didapat mengatakan, sasaran tembak sebelumnya, memprioritaskan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yabg terjadi di Kabupaten Bogor dan nilainya cukup wach dan bukan kasus Wajar Tanpa Kecuali (WTP). Laporan masyarakat telah masuk ke KPK jauh sebelum OTT berlansung dan lebih dahsyat yang akan menjerat beberapa petinggi.
Hanya saja kasus suap WTP, lebih keburu mencuat, meski, kasus WTP masuk agenda pantauan dan berharap kasus besar dapat terungkap hingga menghentikan korupsi di bumi tegar beriman.
Diketahui kasus OTT- KPK, menjerat empat orang auditor BPK Provinsi Jawa Barat yang disebutkan KPK sebagai penerima suap. Sedangkan empat tersangka lain termasuk Ade Yasin, yang disebutkan penyidik KPK sebagai pemberi suap.
Hanya saja sumber itu menyebutkan, masalah WTP muncul lebih awal terungkap. Informasi itu juga menyebutkan, memungkinkan terjadi tsunami hebat dan berdecak kagum, siapa saja bila sampai terungkap.
"Mohon maaf ya mas, belum bisa dibocorkan dan tinggal menunggu momen yang tepat data sudah masuk semua,' kata sumber yang enggan disebutkan, Minggu (2/5/2022).
Namun PLT Juru bicara KPK Ali Fikri, belum bisa dihubungi terkait isu OTT jilid dua, yang isunya berhembus dikalangan tertentu.
Sebelumnya, BPK RI di Jakarta telah mencopot Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat. Selain mencopot, empat auditor yang terlibat OTT Ade Yasin. Empat auditor yang terlibat kasus suap Bupati Bogor, telah dinonaktifkan.
Dicopotnya Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat berikut penonaktifkan empat auditor BPK Jawa Barat, ditegaskan Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam keterangan pers bersama KPK belum lama ini.
"Kami telah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, termasuk beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini," kata Ketua BPK RI Isma Yatun, Kamis 28 April 2022.
Dikatakan, pihaknya akan memproses seluruh pegawai yang terlibat kasus suap. "Di BPK ada Majelis Kehormatan Kode Etik yang menangani para pegawai yang terlibat pelanggaran seperti kasus suap," katanya. (Den)