Kota Bogor Kembali Diguncang Demo, Mereka Mendesak Presiden Copot Biang Kegaduhan
4/12/22
Bogor, Dinamika News -- Kota Bogor kembali diguncang demo, puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam menyampaikan keprihatinan lewat unjuk rasa di seputaran Istana Bogor, Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (12/4/2022) siang.
Para demonstran mendesak Presiden Jokowi untuk segera menindak jajarannya yang menciptakan kegaduhan dalam negeri. Mereka juga menyoal kondisi perekonomian yang memberatkan rakyat kecil terkait kenaikan harga pangan yang merangkak naik. Kenaikan harga tersebut dinilai merugikan masyarakat menengah ke bawah.
Para demonstran membentangkan spanduk sambil berorasi secara bergantian, menyuarakan keprihatinan. Aparat keamanan berjaga jaga dengan memasang kawat duri.
Koordinator Lapangan, Arisman menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM) disinyalir akibat adanya kepentingan oligarki. Para pendemo juga menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
Termasuk menangkap para mafia minyak goreng dan mengevaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan disebutkan pemicu kelangkaan minyak goreng.
HMI juga menyoal isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu yang diwacanakan oleh sejumlah menterinya. Akibatnya muncul kegaduhan secara nasional dan puncaknya terjadi demo besar besaran.
Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk menindak para penggagas isu perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka secara terang terangan menuding pemerintah menciptakan iklim tak sehat dengan membuat Hoax big data yang mengundang keprihatinan di tanah air.
"Kami mendesak Presiden RI untuk menindak tegas bagi para pejabat publik atau elit-elit politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden yang mengundang kegaduhan nasional", teriakan pemimpin demo.
Selain itu, demonstran juga menuntut Presiden untuk mencabut kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen karena akan membebani ekonomi masyarakat. Termasuk tidak memprioritaskan pembangunan ibu kota negara baru (IKN), karena menambah hutang negara. (Adie)