Dinamika News, Bogor --Aliansi Benteng Aqidah (ABA) pimpinan H. Acep Ayip Raharja mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor. ABA mempertanyakan keberadaan Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampus Mubarok.
Kedatangan Aliansi Benteng Aqidah yang merupakan rombangan utusan alim ulama Bogor Utara ini dalam rangka mempertanyakan peran aparat dan pejabat pemerintah dalam menyikapi aktifatas dan berbagai kegiatan Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampus Mubarok yang mengusik kondusipitas di daerah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
Kedatangan rombongan ABA pada Kamis, (6/2/2020) ini disambut oleh Kepala Kantor Kesbangpol Enday Zarkasih yang didampingi Ketua MUI Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MHI, perwakilan Kejari, Kodim, Polres, Kemenag, dan FKUB serta Ketua DMI Kabupaten Bogor.
Kepala Kesbangpol Enday Zarkasih selaku moderator dalam acara ini memberikan kesempatan untuk peserta audien berbicara. Acep Ayip Raharja selaku koordinator tim langsung memberikan pemaparan berkaitan dengan Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
Menurut Ayip Raharja sesungguhnya masalah Ahmadiyah mestinya sudah final, 15 tahun peristiwa kampus mubarok yang dikepung oleh umat hendaknya menjadi pelajaran jangan sampai terulang kembali.
"Fatwa MUI sudah jelas mengatakan bahwa Ahmadiyah sesat menyesatkan dan pengikutnya termasuk murtad keluar dari Islam", ujar ust Aip.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak segala gugatan yang diajukannya ini artinya sudah final. Begitupun halnya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM) dan SKB 3 menteri sudah cukup untuk dijadikan dasar melakukan penegasan dan tindakan.
Menyinggung Fatwa MUI Ayip Raharja mengkritik juga Ketua MUI sudah sejauh mana Fatwa ini di sosialisasikan. Untuk Kepentingan Politik MUI dapat memfasilitasi pertemuan 3000 ulama, kenapa masalah Ahmadiyah laksana tak perduli.
Untuk terciptanya kondusipitas maka pemerintah harus menggambil langkah tegas jangan sampai peristiwa 5 Juli 2005 terulang kembali, paparnya.
Sedangan KH. Ahmad Hasyim menuturkan, masalah Ahmadiyah Bola Panasnya ada pada pemerintah. Jika diumpakan laksana mengambil ikan pemerintahlah yang memiliki alatnya kail, jala, umbing dan jaring ada pada pemerintah. Maka jika pemerintah tidak peka jangan sampai masyarakat yang melakukanya denagn cara-cara diubek atau dibedahin. Yang artinya, jangan samapai masyarakat mengobrak abrik dan mengusirnya kata Kyai Hasyim.
Begitupun halnya Kyai Mad Husin yang merupakan perwailan Kec. Parung memperkuat apa yang disampaikan oleh kyai Hasyim. Pokoknya segera aparat dan pejabat melakukan tindakan tegas terhadap Ahmadiyah.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ustazd Burhan Cibinong intinya kita sefakat mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bogor agar secepatnya di selesaikan supaya tidak menimbulkan konflik horizon di masyarakat yang majemuk ini.
Menutup pembicaraan Kyai Hasyim minta agar Kesbangpol menjalin kerja sama Ulama dan masyarakat Bogor Utara dan senantiasa berbagi informasi dan agar selalu undang para kyai dalam hal kelanjutan masalah Ahmadiyah. (Man)
