BOGOR, dinamikanews.id — Pemajuan hak asasi manusia (HAM) di era Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus melibatkan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh komponen bangsa. Upaya ini semakin penting di tengah tantangan hoaks, digitalisasi, diskriminasi, hingga dinamika penegakan hukum. Pemerintah pun berkomitmen memperkuat kerangka hukum nasional, salah satunya melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Kelima 2021–2025 yang kini memasuki masa akhir.
Pembahasan mengenai capaian dan masa depan RANHAM ini menjadi perhatian Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, ketika menghadiri kegiatan market day Sentra Anak Khusus di SDIT Al Khairiyah Kota Bogor, Jumat (14/11/2025). Didampingi para orang tua, Alma melihat langsung peran tenaga pendidik dalam memastikan pemenuhan HAM pada anak-anak istimewa—sebuah isu yang disebutnya perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
"Pelibatan tenaga pendidikan dalam pemajuan HAM, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini," ujar Alma Wiranta.
Capaian RANHAM Generasi Kelima (2021–2025)
Selama empat tahun berjalan, RANHAM Generasi Kelima yang berfokus pada perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat menorehkan beberapa kemajuan penting, di antaranya:
1. Peningkatan Pemahaman Aparat Pemerintah
Berbagai pelatihan dan sosialisasi meningkatkan kapasitas aparat pusat maupun daerah dalam memahami prinsip-prinsip HAM.
2. Integrasi Instrumen HAM dalam Kebijakan Publik
Beragam kebijakan nasional dan daerah mulai mengadopsi pendekatan berbasis HAM, sehingga lebih responsif terhadap hak kelompok rentan.
3. Perlindungan Kelompok Rentan
Akses layanan, perlindungan, dan pendampingan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat mengalami perbaikan signifikan.
Tantangan dan Kontroversi
Meski demikian, perjalanan RANHAM Generasi Kelima tak lepas dari hambatan dan dinamika yang perlu diperhatikan:
1. Implementasi yang Belum Merata
Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, kapasitas, hingga komitmen politik dalam mengadopsi program HAM.
2. Koordinasi Pusat-Daerah yang Kurang Optimal
Sinkronisasi kebijakan dan pendanaan masih perlu ditingkatkan agar perlindungan HAM dapat dirasakan secara merata.
3. Kontroversi Regulasi, termasuk dalam KUHP Baru
Pasal-pasal seperti penelantaran anak pada keluarga miskin serta tanggung jawab pejabat publik masih menunggu penerapan penuh sesuai UU No. 1 Tahun 2023.
Arah RANHAM Selanjutnya: Menatap Generasi Keenam
Dalam menghadapi berakhirnya masa berlaku RANHAM Generasi Kelima, Alma Wiranta menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem HAM nasional. Di antara rekomendasinya:
1. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Sekolah penyelenggara pendidikan khusus dan program penting seperti makan siang gratis perlu memastikan implementasi HAM secara menyeluruh.
2. Peningkatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten menjadi kunci keberhasilan program HAM berikutnya.
3. Sosialisasi dan Pendidikan HAM
Masyarakat harus terus diberdayakan melalui literasi HAM, terutama generasi muda di lingkungan pendidikan.
"Saya berharap RANHAM Generasi Keenam dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemajuan HAM di Indonesia. Khusus di Kota Bogor, literasi HAM juga akan terus kami tingkatkan," ungkap Alma Wiranta.
Dengan berakhirnya RANHAM Generasi Kelima, Indonesia memasuki momen krusial untuk menata strategi HAM yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RANHAM Generasi Keenam diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan kelompok rentan, tetapi juga menempatkan HAM sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Abah Tataros)
