 |
| Ketua Pengurus Cabang Syarikat Islam (SI) Kabupaten Bogor, H. Miad Mulyadi, SH., MH. |
BOGOR, dinamikanews.id – Gelombang penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor ke-IX semakin menguat. Ketua Pengurus Cabang Syarikat Islam (SI) Kabupaten Bogor, H. Miad Mulyadi, SH., MH., secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pengukuhan kembali KH. Mukri Aji sebagai Ketua MUI Kabupaten Bogor.
Penolakan ini bukan dilakukan SI sendiri, melainkan bersama 10 organisasi masyarakat (ormas) Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Ormas Islam. Mereka mempersoalkan proses Musda yang dinilai cacat secara moral dan jauh dari prinsip transparansi serta musyawarah.
"Undangan yang kami terima pun tidak sesuai kelayakan. Seharusnya mencantumkan agenda lengkap. Bahkan kami, 11 ormas Islam yang ikut membidani lahirnya MUI, tidak dilibatkan sama sekali. Aspirasi kami diabaikan," tegas Miad kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Menurut Miad, secara administratif dan formal, kepemimpinan KH. Mukri Aji mungkin sah. Namun, secara moral, sangat lemah karena prosesnya tidak inklusif dan mencederai semangat kebersamaan antarormas Islam.
"MUI seharusnya menjadi rumah besar bagi semua ulama. Namun kenyataannya, forum musyawarah penting seperti ini justru mengabaikan suara-suara ormas yang punya sejarah panjang dalam membentuk MUI itu sendiri," tambah Miad.
Miad juga menyoroti pentingnya kaderisasi dan pembaruan dalam tubuh MUI Kabupaten Bogor. Menurutnya, program unggulan seperti PKU (Pendidikan Kader Ulama) menjadi tidak relevan jika pengurus terus-menerus didominasi oleh orang yang sama tanpa ruang bagi figur-figur baru.
"MUI butuh regenerasi. Bagaimana bisa bicara kaderisasi kalau pengurusnya itu-itu saja? Padahal banyak figur muda dan ulama potensial yang siap memimpin," ujar Miad, yang juga seorang konsultan hukum.
Forum Ormas Islam tidak akan berhenti pada maklumat penolakan saja. Miad menyatakan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.
"Kami akan mendatangi MUI Jawa Barat untuk mempertanyakan rekomendasi pengukuhan Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Bila tidak ada respon, gerakan yang lebih besar akan kami lakukan," tegasnya.
Menanggapi spekulasi bahwa penolakan ini berkaitan dengan perebutan posisi, Miad menegaskan bahwa gerakan ini murni bertujuan agar MUI bisa kembali ke khitah sebagai wadah seluruh ulama, tanpa kecuali.
"Kami tidak sedang menyiapkan orang tertentu untuk menjadi ketua. Tapi kami ingin perubahan. Karena kami tahu, banyak tokoh muda dan ulama yang mumpuni untuk memimpin MUI dengan lebih inklusif," ujarnya.
Miad juga memperingatkan bahwa jika hasil Musda tetap dipaksakan, maka kepercayaan terhadap MUI bisa runtuh di mata umat dan para ulama.
"Jika 11 ormas Islam yang mewakili ribuan umat merasa tak didengar, bagaimana MUI bisa dipercaya? Ini bukan sekadar konflik internal, tapi soal keberlangsungan lembaga ulama yang harusnya mempersatukan," tutup Miad. (Jamil)
