 |
| Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024, yang digelar secara hybrid di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, belum lama ini. |
Bogor, DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi. Melalui pendekatan sistematis dan berbasis partisipasi publik, kampanye antikorupsi digencarkan ke seluruh lini, baik internal perangkat daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya laten korupsi yang terus mengintai berbagai sektor pelayanan publik. Pemkot Bogor tak berjalan sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat aktif melalui program pencegahan terintegrasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
"Tidak ada satupun dinas di Kota Bogor yang bebas dari risiko korupsi," tegas Inspektur Pembantu Khusus Kota Bogor, Jimmy Hutapea.
Menurut Jimmy, seluruh perangkat daerah memiliki potensi kerawanan korupsi karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Maka dari itu, setiap dinas diwajibkan mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis potensi risiko korupsi, yang kemudian disusul dengan penyusunan rencana pengendalian internal.
Delapan area utama menjadi fokus pembenahan dalam MCP, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, manajemen ASN, pelayanan perizinan, pengelolaan pendapatan, hingga tata kelola BUMD.
Tak hanya internal, Pemkot juga melibatkan masyarakat secara langsung lewat Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digagas oleh KPK. Melalui survei ini, warga dapat menyampaikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan pelayanan publik, apakah pernah mengalami pungutan liar atau tidak.
"Kami sedang kumpulkan data penerima layanan dari tiap dinas untuk dijadikan responden survei. Nantinya mereka akan ditanya langsung oleh KPK," tambah Jimmy.
Lebih jauh, Pemkot Bogor telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO, yang memastikan bahwa tata kelola berjalan sesuai prinsip integritas. Saat ini, Inspektorat Kota Bogor telah mendapatkan sertifikasi ISO, sebagai langkah konkret memerangi penyuapan yang merupakan bagian dari korupsi.
Pada tahun 2024, Kota Bogor berhasil mencatat skor 77,54 dalam Survei Penilaian Integritas, menjadikannya kota dengan nilai integritas tertinggi kedua di Jawa Barat. Namun, Pemkot tak lantas berpuas diri target tahun depan adalah meraih skor 80.
"Artinya, makin sedikit masyarakat yang merasakan atau mendengar praktik korupsi. Harapannya, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat," jelas Jimmy.
Upaya ini juga didukung dengan pembentukan budaya antikorupsi di kalangan ASN. Diseminasi, sosialisasi, dan evaluasi rutin terhadap titik-titik rawan terus dilakukan setiap tahun. (Nan)