Gugat Transparansi, Mahasiswa dan Pemuda Desak KPK Usut Dugaan Aset Tak Wajar Keluarga Pejabat
 |
| Aksi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) turun ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, Selasa (29/4/2025). |
Jakarta, DINAMIKA NEWS – Gelombang suara kritis kembali menggema di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 29 April 2025. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) turun ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, dengan membawa sejumlah temuan yang dinilai perlu diselidiki secara mendalam.
Aksi ini difokuskan pada desakan agar KPK segera mengusut dugaan kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik suami dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu yang disorot adalah adanya catatan utang pribadi mencapai Rp 1 triliun pada tahun 2017 yang disebut telah lunas hanya dalam enam tahun.
"Angka sebesar itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kami datang bukan untuk menghakimi, tapi mendorong agar KPK bergerak melakukan klarifikasi dan penyelidikan," ujar Zaki, Koordinator KBRM, dalam orasinya.
Tak hanya itu, massa aksi juga membawa isu lain terkait dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam aktivitas bisnis berskala besar yang berkaitan dengan pinjaman luar negeri dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, beberapa perusahaan seperti PT Perta Samtan dan Pertagas disebut dalam dugaan praktik manipulasi pajak yang dilabeli istilah "CORETAX" oleh para demonstran.
KBRM menyatakan, meskipun nama-nama tokoh publik disebut, mereka menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. "Kami hanya membawa data awal dan meminta KPK menyelidikinya secara objektif dan profesional. Bukan untuk membentuk opini, tetapi membuka peluang keadilan ditegakkan," lanjut Zaki.
Di tengah cuaca terik, para peserta aksi tetap bersemangat menyuarakan tuntutan mereka, mengibarkan spanduk dan poster dengan berbagai pesan anti-korupsi. Mereka menyerukan agar KPK tetap independen dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite kekuasaan.
Aksi ini juga mengingatkan kembali pentingnya fungsi pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik, khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan dan integritas dalam menjalankan jabatan.
"Kami akan terus kawal isu ini sampai ada kejelasan. Yang kami minta sederhana, usut tuntas tanpa pandang bulu," tutup Zaki. (**)