Diklaim Tanpa Dana Hibah, Markab Karang Taruna Bogor Jadi Ujian Transparansi Awal Kepengurusan Baru
 |
| Kegiatan Malam Keakraban (Markab) Karang Taruna Kabupaten Bogor di Hotel Bumi Gumati, Cikeas, Kecamatan Sukaraja. |
Sukaraja, DINAMIKA NEWS — Kegiatan Malam Keakraban (Markab) Karang Taruna Kabupaten Bogor yang digelar selama dua hari di Hotel Bumi Gumati, Cikeas, Kecamatan Sukaraja, memantik diskusi publik terkait efektivitas dan transparansi organisasi sosial kepemudaan ini.
Di tengah gencarnya pemerintah pusat menekan pemborosan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah, kegiatan Markab tersebut dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap semangat penghematan yang diamanatkan.
Namun, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini sama sekali tidak menggunakan dana hibah dari pemerintah daerah. "Karena kami belum dilantik, dana hibah belum cair. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh sponsor dari jaringan kami dan para pengusaha," jelas Heri yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor.
Pernyataan tersebut membuka ruang baru: publik kini menaruh harapan lebih besar terhadap keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana publik, terutama saat Karang Taruna Kabupaten Bogor telah dialokasikan anggaran hibah sebesar Rp 3 miliar tahun ini melalui Dinas Sosial.
Heri berjanji, setelah pelantikan dan pencairan hibah, dana akan disalurkan secara merata ke 40 kecamatan dan 345 desa serta kelurahan.
"Kami ingin memastikan kegiatan ke depan bukan hanya seremonial, tapi benar-benar menyentuh masyarakat dan bermanfaat langsung," ucapnya.
Dalam konteks ini, Markab bisa menjadi ujian awal kepemimpinan baru Karang Taruna Kabupaten Bogor untuk membuktikan komitmennya terhadap transparansi, efisiensi, dan program yang benar-benar berdampak di akar rumput.
Dengan anggaran yang tidak kecil, publik kini menunggu implementasi nyata dari komitmen tersebut—apakah Karang Taruna bisa tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial yang efisien, atau justru larut dalam agenda-agenda seremonial yang membebani anggaran. (**)