Bupati Bogor dan Menteri KLHK Tinjau DAS Ciliwung: Evaluasi Perizinan dan Langkah Penanganan Banjir
3/06/25
Cisarua, DINAMIKA NEWS – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan langkah-langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani permasalahan perizinan dan dampak banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Hal ini disampaikan saat ia melakukan survei di Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis (6/3/25).
Menurut Rudy, para Menteri yang hadir turut meninjau beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor yang menjadi perhatian, terutama terkait tata ruang dan perizinan bangunan.
Bupati Bogor menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerbitkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan perizinan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kini, kewenangan tersebut dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dilakukan evaluasi bersama.
"Kami ingin memastikan bahwa penerbitan izin dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati. Untuk sementara, kami hentikan proses perizinan sambil mengevaluasi seluruh kebijakan yang ada," ujar Rudy.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Salah satu fokus utama adalah penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar aturan dan perubahan fungsi lahan yang berdampak pada lingkungan.
Indikasi Pidana dalam Kerusakan DAS Ciliwung
Dalam kesempatan yang sama, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan akibat aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Pemerintah akan menindak tegas pelaku yang bertanggung jawab atas perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan.
"Ini adalah kejadian yang sudah berulang. Jika aturan terus dilanggar, bencana seperti ini akan terus terjadi dan dapat menelan korban jiwa," tegas Hanif.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang melakukan analisis mendalam terkait penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung, khususnya di segmen hulu Kabupaten Bogor, yang mencakup 15.000 hektar dari total 38.500 hektar wilayah DAS tersebut.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa langkah-langkah korektif ini harus melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kementerian terkait.
"Pemerintah pusat telah meminta kami untuk terus bekerja keras. Bencana ini berdampak langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kawasan ini tidak segera diamankan, dampaknya bisa lebih besar," ujar Zulkifli.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung. Penyegelan bangunan ilegal, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta upaya rehabilitasi lingkungan akan menjadi langkah tegas untuk mencegah bencana lebih lanjut.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor, diharapkan kebijakan ini dapat menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir yang semakin meningkat. (**)