Kolaborasi Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar Cari Solusi Tangani Kemacetan di Jalur Parung Panjang
 |
| Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, menghadiri Rakor membahas solusi atas permasalahan yang ada di jalur tambang Parung Panjang dan jalur Puncak II. |
Babakanmadang, DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas solusi atas permasalahan yang ada di jalur tambang Parung Panjang dan jalur Puncak II. Rakor dilaksanakan di Hotel Alana Sentul, pada Rabu (12/2/25), yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, dan dihadiri oleh Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhendi Jaro Ade, Sekda Jabar, Kapolres Bogor, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto, menekankan pentingnya kerjasama antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur Parung Panjang. Rudy mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor mendukung perbaikan jalan provinsi yang sepanjang 28,3 km, namun juga mengusulkan adanya solusi alternatif, seperti pembangunan jalan tol atau jalan tambang biasa yang tidak dikenakan biaya, untuk meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
"Jika jalur provinsi yang ada dipaksakan, kami khawatir akan terjadi bencana besar baik dari segi kecelakaan maupun dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya solusi jangka panjang yang dapat diterapkan bersama," ujar Rudy Susmanto.
Rudy juga menyampaikan rasa syukur karena kini Jawa Barat memiliki Gubernur yang peduli terhadap masyarakat. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk menggandeng investor.
Sementara itu, Gubernur Jabar terpilih, Dedy Mulyadi, turut mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan yang memberikan izin tambang tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dedy menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan banyak masalah, seperti kecelakaan dan bahkan kematian yang berulang. Ia menegaskan bahwa Jawa Barat kini memiliki fiskal yang cukup untuk segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini.
"Kita harus serius dan optimis dalam menyelesaikan masalah ini, terutama dalam pengaturan jam operasionalnya. Hari ini kita putuskan agar anak-anak sekolah dan pekerja tidak terhambat dengan mobil-mobil tambang. Jangan sampai masalah seperti di Parung Panjang justru menambah korban. Kita harus bertindak cepat dan terukur demi kepentingan rakyat," tegas Dedy Mulyadi.
Dengan adanya komitmen dan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan masalah kemacetan dan kecelakaan yang selama ini mengganggu jalur Parung Panjang dapat segera teratasi dengan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. (**)