Bogor, Dinamika News -- Ratusan pengusaha datangi Balaikota Bogor dan DPRD meminta Walikota Bima Arya meminta untuk segera mencopot Kadis PUPR Chusnul Razaki dinilai ada dugaan kongkalikong dan dicurigai ada main dalam mengelola proyek.
Kadis PUPR disebut ada kesan memenopoli dan absolut terkait sejumlah proyek yang ada diinstansi tersebut. Kadis PUPR terlalu lama dan telah tujuh tahun bercokol di PUPR. Para pengusaha menilai tak ada kemajuan.
"Kita disini para asosiasi melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pembangunan di Kota Bogor, dan yang bertanggung jawab, kan sesuai dengan nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor," kata Ketua Aspeknas Kota Bogor, Felix Martha disela - sela aksi.
Menurut Felix, sebelum aksi dilakukan, pihaknya telah menempuh birokrasi yakni audiensi. Menurutnya setiap asosiasi di Kota Bogor ini resmi dan legal yang beranggotakan perusahaan - Perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi badan usaha.
"Kami para asosiasi dan anggotanya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan Kota Bogor. Justru yang dilibatkan itu perusahaan - perusahaan yang diluar asosiasi dan tidak jelas," katanya.
Yang pasti perusahaan tersebut, lanjut Felix, diduga mempunyai kedekatan secara emosional secara pribadi, sehingga tidak ada Pemerataan dan tidak adil.
"Kami telah mengevaluasi sebelum kami turun aksi ke jalan, yaitu dengan audiensi ke Pemkot. DPRD Kota Bogor, namun tidak ada jawaban yang pasti. Malah cenderung saling menutupi terhadap hal ini," ujar Flix.
Para pengusaha mendesak Walikota atau Wakil Walikota Bogor untuk mengevaluasi Dinas PUPR Kota Bogor dan menuntut Chusnul Rozachi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor.
"Pak Husnul Razaki telah menjabat lama, hampir tujuh tahun, dan ini ada apa?, sampai selama ini, dan Walikota maupun Wakil Walikota tidak mengevaluasi ini," tegas Felix.
Ia menduga adahal - hal yang sifatnya dibawah meja yang diduga pula terkoneksi dengan pengusaha - pengusaha yang bukan dari asosasiai pengusaha di Kota Bogor.
"Contohnya saja, di anggaran perubahan ini, Asosiasi tidak mendapatkan itu, pertanyaannya angka yang besar ini kemana, Bukan tidak pernah dilibatkan, namun ini sangat minim bagi kami perusahaan - perusahaan yang tergabung di asosiasi Kota Bogor," ucapnya lagi.
Dari kegiatan pembangunan di Kota Bogor, menurut Felix lagi, hanya 15 persen dan kurang dari 20 persen pengusaha dari asosiasi di Kota Bogor dilibatkan.
"Dan kami menuntut Walikota atau Wakil Walikota untuk dapat bertemu dengan kami, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya. (Den)
