 |
| Perwakilan sopir angkot menyampaikan tuntutannya dan diterima Asisten Pemerintahan Kota Bogor Eko Prabowo di Balaikota, Kamis (23/10/2025). |
BOGOR, dinamikanews.id — Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor menggelar aksi protes penuh semangat di halaman Balai Kota Bogor, Kamis (23/10/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menunda penerapan kebijakan batas usia kendaraan serta mengatur jumlah transportasi online yang dinilai menggerus trayek angkot tradisional.
Aksi yang diikuti sopir dari berbagai trayek ini diorganisir oleh Badan Hukum Transportasi (BH) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU). Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, para pengemudi menyerukan keadilan bagi sopir angkot rakyat yang merasa semakin terpinggirkan oleh kebijakan transportasi modern.
"Kondisi ekonomi sopir saat ini masih jauh dari kata stabil. Kami baru beradaptasi setelah pandemi dan butuh waktu panjang untuk pulih. Kalau pemerintah memaksa menerapkan batas usia kendaraan sekarang, sama saja mematikan sumber penghidupan kami," ujar Koordinator Aksi, Nurdin Ahong, dalam orasinya.
Nurdin juga menyoroti minimnya dukungan lembaga pembiayaan seperti leasing dan perbankan dalam membantu sopir memperbarui kendaraan mereka. Tanpa adanya subsidi, insentif, atau program keringanan dari pemerintah daerah, kebijakan batas usia kendaraan dinilai tidak realistis untuk dijalankan.
"Kami bukan menolak perubahan, tapi menolak ketidakadilan. Pemerintah jangan hanya berpihak pada transportasi modern dan perusahaan besar. Sopir angkot juga manusia, juga warga Bogor yang berhak hidup layak," tegasnya dengan nada emosional.
Dalam tuntutannya, para sopir mengajukan enam poin utama:
-
Menunda pemberlakuan batas usia kendaraan hingga tahun 2030.
-
Menghidupkan kembali program peremajaan angkot dengan subsidi dari Pemkot Bogor.
-
Membuka jalur baru uji coba angkot di rute Ciawi–Parung Banteng–R3–Warung Jambu–Ciparigi.
-
Menerapkan sistem shift bagi AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang masuk ke wilayah Kota Bogor.
-
Mempercepat pembangunan terminal perbatasan di kawasan Ciawi dan Ciluar.
-
Membatasi dan mengontrol jumlah kendaraan online yang semakin menguasai trayek angkutan rakyat.
Meski bersuara keras, para sopir menegaskan bahwa mereka tidak menolak modernisasi transportasi, melainkan meminta transisi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
"Kami siap mendukung program konversi atau peremajaan kendaraan, tapi harus ada solusi dan waktu yang masuk akal. Jangan biarkan sopir angkot menjadi korban kebijakan yang tergesa-gesa," pungkas Nurdin.
Aksi ini menjadi cermin keresahan para pengemudi angkot di tengah perubahan sistem transportasi perkotaan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada keberlangsungan hidup ribuan keluarga sopir yang menggantungkan nafkah dari roda-roda kecil di jalanan Kota Bogor. (**)
