Wamen ESDM Tinjau Distribusi LPG 3 Kg di Bogor, Pastikan Penataan Pengecer Jadi Subpangkalan
![]() |
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung meninjau langsung distribusi LPG 3 Kg di Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor, Selasa (4/2/2025). |
Dalam kunjungannya, Yuliot menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pendataan ulang dan penataan sistem distribusi LPG 3 kg. Langkah ini bertujuan untuk mengubah pengecer menjadi subpangkalan resmi agar distribusi lebih tertata dan tepat sasaran.
"Aplikasinya sudah disiapkan. Nantinya, pangkalan akan memberikan pembinaan kepada subpangkalan, termasuk pemetaan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah," kata Yuliot kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Yuliot menjelaskan bahwa selama ini kebutuhan LPG untuk rumah tangga, usaha kecil, dan pertanian belum terdata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan bahwa setiap kelompok pengguna mendapatkan jatah sesuai kebutuhannya.
"Kalau ada masyarakat yang memiliki usaha, tentu kebutuhannya lebih besar. Pemerintah akan memastikan distribusi LPG bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, dan pertanian secara merata," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan sistem distribusi untuk mengatasi antrean panjang. Masyarakat yang biasa membeli LPG di warung kini akan diarahkan untuk mendapatkan gas dari subpangkalan resmi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Pendaftaran Subpangkalan: Perubahan yang Harus Diterima Masyarakat
Sebagai bagian dari transisi kebijakan, warung-warung pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 kg diwajibkan untuk mendaftar sebagai subpangkalan. Yuliot menekankan bahwa perubahan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memastikan distribusi yang lebih rapi dan terkontrol.
"Masyarakat harus terbiasa dengan sistem baru ini. Jika pengecer ingin tetap berjualan, mereka tinggal mendaftar sebagai subpangkalan resmi," ujarnya.
Meski bertujuan untuk memastikan pasokan gas lebih tepat sasaran, kebijakan ini memicu keluhan dari warga yang harus antre lebih lama untuk mendapatkan LPG 3 kg. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi sistem ini agar distribusi berjalan lancar tanpa menghambat akses masyarakat terhadap gas bersubsidi. (Nan)