Disdukcapil Kota Bogor Berlakukan Antrean Daring Prima Antri, Hery Antasari Ingatkan Kesiapan PPDB dan Pilkada
5/13/24
BOGOR, DINAMIKA NEWS -- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor kembali membuat trobosan dan inovasi. Untuk lebih memudahkan warga yang akan mengurus dokumen kependudukan, Disdukcapil memberlakukan sistem antrean daring. Aplikasi yang dinamakan Prima Antri ini digunakan untuk mendapatkan jadwal antrean pelayanan tanpa harus datang terlebih dahulu.
Warga bisa dengan mudah memanfaatkan pelayanan ini dengan mengakses laman disdukcapil.kotabogor.go.id. Terlihat sejak diberlakukan awal Bulan Mei ini, suasana pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Achmad Adnawijaya, Kecamatan Bogor Utara, ini terlihat lebih lengang.
"Sekarang warga Kota Bogor mulai paham dalam mem-booking antrean berdasarkan ketersediaan kuota yang ada di aplikasi. Jika pada tanggal yang dipilih sudah penuh, maka sistem akan memberikan ruang pada tanggal berikutnya, kecuali hari libur. Saya rasa ini sudah mengedukasi masyarakat," kata Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan saat mendampingi Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari pada Rabu (8/5/2024).
Ganjar menyebut, kuota nomor antrean yang tersedia dalam sistem dalam satu hari sebanyak 200-an. Bagi warga Kota Bogor yang masih belum sepenuhnya memahami sistem antrean secara daring, Disdukcapil Kota Bogor memberikan tiga solusi. Pertama, jika memiliki perangkat telepon pintar atau smartphone pihaknya akan membantu booking antrean daring oleh petugas yang telah ditunjuk. Kedua, warga akan dibantu dalam hal pengajuan dokumen kependudukan secara daring. Ketiga, jika kedua cara tersebut masih dirasa sulit, maka kantor kecamatan diminta untuk membantu layanan secara manual.
"Jadi kantor kecamatan menerima pelayanan dokumentasi kependudukan yang tanpa antrean online. Saat ini kita trial and error dulu, jika semua masyarakat sudah teredukasi, maka seluruh kecamatan harus online," tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari saat mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, mengatakan dalam waktu dekat akan ada dua kegiatan yang cukup besar, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Selama ini yang saya dengar semangat dan dedikasi Disdukcapil di tengah berbagai dinamika-dinamika tahun lalu masih tetap terjaga. Alhamdulillah semangatnya masih terjaga. Sehat, semangat, itu yang terpenting. Sarana prasarana, alur dan sebagainya sudah dilaporkan secara singkat, masih ada beberapa ruang-ruang yang bisa kita sempurnakan. Catatannya menjaga motivasi, karena jajaran Disdukcapil Kota Bogor memiliki periode-periode puncak beban tugas seperti PPDB maupun yang terkait pilkada yang memerlukan tingkat konsentrasi dan pikiran khusus," kata Hery Antasari, Rabu (8/5/2024),
Hery menambahkan, keterlibatan Disdukcapil Kota Bogor dalam PPDB diperlukan penguatan dan timing. Keterlibatannya harus sejak awal agar dapat dilakukan verifikasi sebelum mendaftar dan diterima pihak sekolah.
Dalam kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan melaporkan target-target yang diberikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diantaranya migrasi dari KTP konvensional ke KTP digital sebesar 30 persen dari wajib KTP di Kota Bogor, dimana angka tersebut meningkat 10 persen dari tahun lalu.
Selanjutnya, perekaman pemula berdasarkan data menunjukkan kurang lebih ada 12 ribuan. Disdukcapil Kota Bogor bekerjasama dengan KPU Kota Bogor dalam waktu dekat akan melaksanakan on the spot mendatangi ke sekolah-sekolah dalam mengejar target yang diberikan.
"Saat ini kita masih menunggu DP4 dari Kemendagri yang akan diserahkan ke KPU, kita akan diskusikan. Untuk migrasi ke KTP digital targetnya sekitar 200 ribuan warga yang sudah memiliki KTP konvensional dari wajib KTP di Kota Bogor yang jumlahnya kurang lebih ada 800 ribuan," sebut Ganjar.
Menyinggung PPDB, Ganjar menuturkan, untuk prosesnya nanti Disdukcapil akan melaksanakan pelatihan dan arahan kepada panitia penerimaan siswa baru di sekolah agar bisa dikoordinasikan bagaimana caranya mengecek validitas dokumen kependudukan melalui sistem dan sebagainya. Hal serupa diungkapkan Ganjar, khususnya dari sisi verifikasi, validasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
"Kita menginginkan koordinasi sejak awal dibangun serta mitigasi kejadian tahun kemarin tidak terulang, sehingga PPDB jalur zonasi bisa lebih tertib dan bisa lebih baik," kata Ganjar. (Nan)