Blokade Kawat Berduri, Pendemo Tak Bisa Dekati Istana Bogor
4/11/22
Bogor, Dinamika News -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai perguruan tinggi di Bogor. Tak dapat mendekati pintu utama istana Bogor, untuk menyampaikan aspirasi, Senin (11/4/2022) siang.
Para demonstran tertahan sekitar 500 meter dari pintu Istana Bogor. Karena ketatnya penjagaan dan petugas memberlakukan penutupan dengan memasang kawat berduri, akses masuk menuju istana.
Meski, dalam situasi turun hujan cukup deras, tak menyurutkan semangat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor untuk melancarkan aksi dalam menyuarakan keprihatinan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
Aksi direncanakan akan digelar didepan istana kepresidenan Bogor namun kandas, lantaran petugas membuat blokade kawat duri sebagai antisipasi terjadi tindak anarkis.
Para mahasiswa sempat membakar ban dan spanduk di depan pagar berikade kawat berduri. Terlihat Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang didampingi Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Inf Ali Akhwan menyapa mahasiswa dengan humanis seraya menyampaikan arahan pada para mahasiswa.
Para mahasiswa terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, hingga berbuka puasa. Unjuk rasa dilanjutkan dan membuat Border hidup untuk menerobos barisan berlapis yang diterapkan kepolisian.
Sekitar pukul 18:20 WIB pihak kepolisian meluncurkan bom air watercanon, untuk membubarkan para demonstran. Dengan mengibarkan bendera PMII berwarna kuning. Para demonstran tak gentar untuk maju ke arah istana. Namun, ketatnya penjagaan berlapis oleh kepolisian kandas untuk masuk ke depan istana Bogor.
Selain menyampaikan 4 tuntutan, para mahasiswa mengecam pemerintahan Jokowi dan mendesak pemerintah pusat agar penerapkan kenaikan PPN/PPH/PBB dan BBM dibatalkan karena berdampak pada kenaikan segala harga bahan pangan kebutuhan rakyat Indonesia.
Adapun poin tuntutan saat demo di Kota Bogor di antaranya:
1. PMII Menyegel Istana menuntut dan mengecam Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para jajaran kabinet yang bertanggung jawab. Ketersediaan komoditas karena menjadi kebutuhan rakyat dengan bahan pangan pokok murah
2. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan PPN/PPH/PBB dan BBM, karena semua itu akan berdampak pada kenaikan segala harga bahan pangan kebutuhan rakyat Indonesia.
3. Mendesak Kementerian Perdagangan segera menuntaskan oknum oknum mafia minyak di Negara Republik Indonesia.
4. Mendesak Kapolri agar segera evaluasi anggotanya yang melanggar protap pengendalian massa. (Den)