DPT Kabupaten Bogor Terbanyak Se-Indonesia
Cibinong, Dinamika News -
Memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak tingkat kota dan kabupaten
se-Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, memperkuat
sinergitas dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sukseskan Pemilu serentak
2024.Kantor KPU Kabupatean Bogor Jl. Tegar Beriman Cibinong
Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni saat
berdialog di Radio Tegar Beriman (Teman), Rabu (31/8), mengatakan KPU Kabupaten
Bogor selalu transparan, baik dari pentahapan hingga hasil keputusan yang
ditetapkan.
Pemerintah telah menjadwal pelaksanaan Pemilu dan
Pilkada serentak pada tahun 2024, dimana Pemilu diselenggarakan pada tanggal 14
Februari dan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Menurutnya dengan
jumlah penduduk sangat besar di 40 Kecamatan dan 435 desa/kelurahan, pada
Pemilu 2019 Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar,
dengan jumlah 15.000 TPS sebanyak 3,462 juta jiwa. Berdasarkan PKPU Nomor 3
Tahun 2022, KPU Kabupaten Bogor saat ini sedang melakukan tahapan pendaftaran
verifikasi dan penetapan partai politik.
“Ada dua momentum besar Pemilu serentak nanti di
dalam satu tahun itu, ada tahapan yang beririsan dan ini menjadi sebuah
pekerjaan berat apabila kita tidak didukung oleh semua stakeholder yang ada di
Kabupaten Bogor,” jelas Ummi Wahyuni.
Ummi menjelaskan, dari catatan Pemilu tahun 2019,
ada 43% pemilih di Kabupaten Bogor berasal dari pemilih milenial, untuk itu KPU
Kabupaten Bogor telah menyiapkan juga salah satu inovasi dengan nama BETTER
(Bogor Electoral Technology & Research) yang secara harfiah berarti riset
dan teknologi Pemilu Kabupaten Bogor. Dimana pemilih pemula juga bisa melakukan
akses tanpa harus datang ke KPU. Selain itu, banyak juga inovasi lainnya dengan
menggandeng semua pihak terutama elemen-elemen yang berpengaruh di Kabupaten
Bogor.
“Di Kabupaten Bogor, kemarin kami sudah berlari
dalam berbagai persiapan, karena memang persiapan kita harus jauh lebih karena
beban pekerjaan kita mungkin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan
kabupaten/kota yang lain,” jelasnya.
Ummi menyebutkan, kami menggandeng semua pihak
terutama elemen-elemen yang berpengaruh di Kabupaten Bogor, dari para pemuka
agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, perguruan tinggi dan lain
sebagainya, yang pada akhirnya pelaksanaan di 2024 nanti, semuanya dapat
berjalan dengan baik.
“Teman-teman dari Bawaslu adalah bagian dari
penyelenggara, sehingga sukses tidaknya penyelenggaraan tahapan Pemilu, dan
pemilihan itu juga tergantung dengan teman-teman. Bahkan ini merupakan bagian
supporting system dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Saya mengajak semua
masyarakat Kabupaten Bogor untuk menggunakan hak pilihnya pada waktunya nanti,
termasuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam penyelenggara persiapan tahun
ini,” ungkap Ummi.
Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu
Kabupaten Bogor, Naotalia Apapyo mengungkapkan, saat ini kami fokus pada
pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu sendiri
bekerja sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu
tanggal 13 Maret 2018 dan SE Bawaslu nomor 19 tahun 2022 untuk pengawasan
verifikasi administrasi yang sedang berjalan.
“Fokus kami yakni pencegahan, pengawasan dan
penindakan pelanggaran Pemilu, termasuk sosialisasi yang terus berjalan,
mengawasi tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU itu juga tugas dan fungsi
Bawaslu”, ungkap Naotalia.
Naotalia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada
perekrutan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Saya menghimbau
sahabat Bawaslu untuk memfollow media sosial Bawaslu Kabupaten Bogor,
mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube untuk mendapatkan informasi
terupdate dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Nao berharap masyarakat dapat berperan
aktif dalam pengawasan yang partisipatif dalam tahapan dan penyelenggaraan
pemilu 2024.
“Ini bukannya pesta penyelenggara saja, bukan
pestanya KPU dan Bawaslu, tapi ini pesertanya seluruh warga Indonesia karena
pesta harus meriah. Tidak hanya kita bicara kuantitas, tapi sebagai pemilih
bukan hanya mencoblos pada saat hari H atau memberikan hak konstitusinya saja,
tapi juga ikut mengawasi pada saat pelaksanaan hari H tersebut,” imbau
Naotalia.
Naotalia melanjutkan, itulah peran serta aktif dari
masyarakat, disitu juga muncul pengawasan partisipatif yang harus dilakukan
oleh sahabat Bawaslu bahkan masyarakat Indonesia, sehingga, pesta demokrasi
betul-betul berintegritas dan berkualitas. (JML)