 |
| Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor KH Achmad Yaudin Sogir (Abi) bersama warga Cilebut Barat. |
SUKARAJA, dinamikanews.id – Warga Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mengungkapkan keluhan serius terkait minimnya fasilitas publik di wilayah mereka, terutama soal tidak adanya Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPS). Kondisi ini dinilai sudah mendesak karena menimbulkan dampak terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Salah satu warga, Away, yang juga mantan Ketua RT 02, RW 01, mengungkapkan bahwa selama ini warga hanya bisa menumpuk sampah di pinggir jalan. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor memang rutin mengangkutnya, namun tanpa adanya TPS, penumpukan sampah kerap mengganggu pengguna jalan.
"Selama ini, sampah hanya ditumpuk di pinggir jalan, dan petugas dari DLH yang mengangkutnya. Tanpa adanya TPS, sampah yang menumpuk ini mengganggu pengguna jalan," ujar Away, Selasa (7/10/2025).
Selain persoalan sampah, warga juga menyoroti kondisi kali kecil di sekitar pemukiman yang sering tersumbat. Menurut mereka, jika tidak segera ditangani, hal ini bisa memicu banjir dan masalah lingkungan lainnya.
Tak hanya itu, fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Warga berharap agar Puskesmas Cilebut Barat dan Cilebut Timur segera direvitalisasi, mengingat kondisi saat ini dinilai tidak memadai dan kekurangan lahan parkir.
"Kami juga merasa kesulitan terkait rujukan BPJS yang masih banyak warga belum paham," tambah Away.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, KH Achmad Yaudin Sogir, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026.
"Pengelolaan sampah sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Saya akan membawa keluhan ini kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti," ujar AY Sogir yang akrab disapa Abi.
Abi juga menegaskan pentingnya revitalisasi Puskesmas agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih representatif. Ia berjanji akan terus mensosialisasikan sistem rujukan BPJS kepada kader dan petugas agar masyarakat lebih memahami mekanismenya. (Nan)
